2.252 TKI Bermasalah Dipulangkan ke Kalbar

Pontianak, (thetanjungpuratimes.com) – Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah yang dipulangkan ke Kalimantan Barat tahun 2015 mencapai 2.252 orang. Pada tahun 2016 nanti dalam rangka meminimalisir jumlah TKI yang bermasalah di luar negeri akan gencar dilakukan sosialisasi ke daerah kantong-kantong TKI.

Berdasarkan catatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak, pemulangan TKI bermasalah ini karena deportasi pemerintah Malaysia sebanyak 1.904 orang. Pemulangan KJRI Kuching sebanyak 113 orang. Pemulangan KBRI Brunei Darussalam sebanyak 2 orang. Pemulangan dari Perwakilan RI di Arab Saudi sebanyak 25 orang, dan pencegahan aparat 208 orang.

Sementara berdasarkan data Crisis Center BP3TKI Pontianak mencatat, pengaduan kasus sepanjang tahun 2015 sebanyak 98 kasus. Terdiri dari kasus yang menimpa TKI resmi sebanyak 29 kasus, dan TKI non prosedural sebanyak 69 kasus.

Kepala BP3TKI Pontianak, Kombes. Pol. Aminudin, SH mengatakan, berbagai macam kasus yang menimpa TKI di luar negeri karena berbagai macam faktor, diantaranya ulah oknum/ pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengirim TKI ke luar negeri secara non prosedural.

“Sebagian besar kasus yang kita ungkap bekerjasama dengan kepolisian adalah pengiriman TKI oleh orang-perseorangan. Padahal berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2004 bahwa yang berwenang melakukan penempatan TKI ke luar negeri hanya pemerintah dan PPTKIS,” kata Kepala BP3TKI Pontianak, Kombes. Pol. Aminudin, SH dalam siaran persnya.

Faktor berikutnya adalah garis perbatasan darat Indonesia – Malaysia di Kalimantan Barat sekitar 800-an Km dengan puluhan jalan tikus, menjadi potensi jalan yang digunakan para TKI untuk berangkat secara tidak resmi.

“Ketika TKI dideportasi, diperoleh informasi ini bahwa mereka masuk tanpa menggunakan paspor atau hanya dengan Pas Lintas Batas (PLB) melalui wilayah Sambas, Bengkayang, Sanggau dan Kapuas Hulu kemudian bekerja di Malaysia,” ungkapnya.

Faktor selanjutnya adalah komitmen negara penempatan khususnya Malaysia, Hal ini terkait dengan kemudahan pemberian visa kerja terhadap WNI yang masuk disana.

“Jadi, TKI kita masuk Malaysia dengan menggunakan paspor kunjungan yang hanya ada visa sosial visit (kunjungan) yang berlaku selama 30 hari,” tuturnya.

Kemudian lanjutnya, oleh pengguna/majikan disana akan dibuatkan visa kerja. Sehingga TKI tersebut bekerja tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini akan membuat TKI tercatat disana sebagai TKI sementara di Indonesia dan tidak tercatat sebagai TKI resmi. (brand/ ujer)

Related Posts