Pengambilan Sumpah Advokat Harus Diperketat

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) meminta Mahkamah Agung (MA) lebih ketat mengawasi pelaksanaan pengambilan sumpah advokat di seluruh Pengadilan Tinggi.

Hal ini dilakukan menyusul keluarnya Surat Edaran MA (SEMA) yang memperbolehkan seluruh advokat dari organisasi manapun yang telah memenuhi syarat untuk disumpah.

Ketua Umum DPP AAI Muhammad Ismak, menjelaskan keluarnya SEMA tersebut, di satu sisi memberikan kepastian hukum bagi kepada para calon advokat serta memberikan kesempatan kepada organisasi-organisasi advokat yang telah memenuhi kriteria untuk melakukan pelantikan yang sekian lama tertunda.

Namun, di sisi lain pelaksanaan SEMA ini justru memudahkan praktik nakal bagi para calon advokat dan organisasi yang disinyalir mempermudah prosedur dalam pengambilan sumpah.

“MA harus aktif berperan serta melakukan pemeriksaan dan memverifikasi apakah calon advokat telah memenuhi semua syarat dan melalui prosedur yang benar, sebelum diambil sumpahnya,” tegas Ismak di Jakarta, Selasa (2/2).

Ismak menjelaskan, prosedur yang harus dilalui oleh calon advokat sebelum diambil sumpahnya, pertama calon advokat harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Selanjutnya, harus lulus ujian dan menjalani magang selama 2 tahun terhitung setelah lulus ujian. Setelah tahapan itu terlewati, seorang advokat barulah memenuhi syarat untuk disumpah.

“Semua itu harus sesuai alurnya, jangan sampai ada yang disumpah dulu, lalu melaksanakan magang atau sebaliknya. Apabila prosedural ini tidak dilewati sebagaimana mestinya, maka diyakini, kemampuan para advokat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas sebagai konsumen tidak akan maksimal.” tambahnya.

Sekjen DPP AAI, Jandri Onasis Siadari menambahkan, akhir-akhir ini sudah tersiar keluhan masyarakat pencari keadilan karena advokat tidak menguasai hukum acara persidangan. Hal ini, kata dia, diyakini bersumber dari tidak dipenuhinya syarat pengangkatan dan pengambilan sumpah dengan benar.

DPP AAI juga menyatakan kesediaannya untuk membantu MA dalam melakukan sosialisasi SEMA, sehingga mutu dan kualitas advokat Indonesia bisa terjaga.  Selain itu, DPP AAI meminta institusi tertinggi peradilan tersebut untuk memberikan peluang kepada AAI memanfaatkan Pos Bantuan Hukum di seluruh pengadilan di Indonesia, mengingat saat ini AAI memiliki 127 Cabang di seluruh Indonesia. (Rimanews.com/Yuniar)

Related Posts