Ruhut: Tembak Mati Koruptor Biar KPK Kuat

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menegaskan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dengan niat memperkuat. Kalau perlu, kata dia, masukan pasal hukuman mati dalam revisi UU tersebut.

“Tolong jelaskan kepada rakyat, revisi itu di mana memperkuat KPK. Kalau memperkuat KPK, direvisi, kita tambah koruptor ditembak mati, itu baru memperkuat. Tembak mati koruptor biar KPK kuat,” tegas Ruhut saat Rapat Kerja dengan Menkumham Yasonna Laoly di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (03/02/2016).

Kata Politikus Demokrat itu, rencana Revisi UU KPK yang digulirkan pemerintah melalui Menkumham Yasonna Laoly justru memperlemah KPK. “Kalau sadap, SP3 dan inilah apalah, itu memperlemah,” tuturnya.

Partai Demokrat memberikan sinyal menolak revisi UU KPK. Selain Demokrat, partai lain yang menolak revisi UU tersebut adalah Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, fraksinya menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, jika ada niat ingin memperlemah lembaga antirasuah tersebut.

“Saya sendiri belum melihat draft itu, sikap fraksi kita tetap menolak karena dapat melemahkan KPK,” kata Fadli.

Sementara, partai pendukung pemerintah, seperti PDIP, PKB, NasDem dan Hanura mendorong revisi UU.

(Rimanews.com/Dede)

Related Posts