Tolak Revisi UU KPK, Gerindra: Sadap Semua Pejabat Publik!

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Politisi Gerindra Supratman Andi Agtas menegaskan partainya tetap menolak tegas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi jika revisi UU komisi anti rasuah itu melemahkan kewenangan KPK terutama tentang pasal kewenangan penyadapan.

Terkait kewenangan penyadapan yang mengharuskan izin kepada dewan pengawas, Supratman mengungkapkan partainya malah menginginkan semua pejabat publik disadap. Tidak harus meminta izin atau berdasarkan bukti permulaan terlebih dahulu.

“Ini utama menyangkut penyadapan. Saya malah menginginkan semua pejabat publik sudah wajib disadap. Ini sikap resmi Gerindra,” ujar Supratman saat diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (6/2/2016).

Selain itu, Ketua Badan Legislasi DPR ini juga mengungkapkan Ketum Partainya Prabowo Subianto tegas menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi Gerindra di DPR untuk menolak revisi UU KPK.

“Kami akan tetap istiqomah (tolak revisi) sesuai dengan perintah Pak Prabowo (Ketum Gerindra) untuk tetap menolak revisi (undang-undang KPK),” kata dia kembali menegaskan.

Untuk diketahui, revisi undang-undang KPK ada 4 poin. Di antaranya menyangkut kewenangan penyadapan, dibentuknya pengawas KPK, SP3 dan penyidik independen.

(Rimanews.com/Dede)

Related Posts