PT.Artu dan PT.ISL Sepakat Tempuh Jalur Musyawarah

Ketapang, thetanjungpuratimes.com –  Dua perkebunan sawit yang ‘bertikai’ akhirnya hadir untuk sepakat menempuh jalur musyawarah untuk mufakat, setelah mendapat masukan dari berbagai pihak yang hadir seperti Asisten II bupati Ketapang Farhan, Kepala Dinas pekebunan Sikat Gudag, Kabag Hukum Edy Radianyah. dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Syamsuria di ruang rapat kerja rumah Dinas jabatan Bupati Ketapang, Rabu (10/2) pagi.

Kamsen Saragih Direktur PT ISL menyatakan bahwa mereka telah bersepakat untuk mencari solusi penyelesaian yang ditekankan Bupati setelah dengan beberapa pertimbangan yang diberikan.

“Areal PT Artu cuma 2300 sedangkan kami pemenang lelang luasnya lebih dari itu, Penjabat Bupati Kartius memfasilitasi penyelesaian masalah tumpang tindih (overlapping) Hak Guna Usaha antara PT Inti Sawit Lestari eks PT Subur Ladang Andalan dengan PT. Artu Borneo Pekerbunan akhirnya diselesaikan kedua belah pihak dengan cara ‘bisnis to bisnis’ tanpa menempuh jalur hukum, nanti berapa biaya pembangunan dan pengolahan lahan kebun yang layak dan menjadi tanggungan kami,” katanya.

Untuk membicarakan penyelesaian masalah tumpang tindih lahan tersebut, Kamsen mengatakan akan ditindaklanjuti di tingkat Pusat yang difasilitasi oleh Dirjen Perkebunan di Jakarta.

Kesepakatan tersebut juga disambut hangat oleh Annes dari PT Artu yang menyatakan sepakat kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara mufakat tidak menempuh jalur hukum.

“Sesuai hasil rapat yang difasilitasi Bupati Ketapang maka penyelesaiaannya dilakukan secara bisnis to bisnis ” ujarnya.

Pj Bupati Ketapang Kartius memaparkan permasalahan tumpang tindih lahan PT. Artu Borneo Perkebunan dengan PT Inti sawit Lestari eks PT Subur Ladang Andalan PT ISL memperoleh lahan tersebut dari eks PT BIG group setelah PT ISL memenangi lelang tahun 2015 dengan HGU yang dikeluarkan tahun 1995.

“Kalau kita mau jujur secara hukum, secara ekonomi secara bisnis dan administrasi setiap apa yang sudah dilelang dan dimenangkan seseorang berarti itu sudah clear dan clean ” ucap Kartius.

Tetapi tidak demikian dengan lahan yang dimiliki bekas PT BIG, di lahan tersebut sudah ada HGU dan IUP serta ijin lokasi milik PT. Artu Borneo Perkebunan yang telah dikeluarkan sejak tahun 1991.
Menurut Kartius semua peserta rapat sudah diberikan kesempatan untuk berbicara, dan mendengar masukan dari semua pihak dirinya berkesimpulan bahwa masalah lahan ini tidak akan selesai kalau tidak ada kesepakatan kedua belah pihak untuk penyelesaian dengan kepala dingin dan berhati sejuk.

“Kalau masalah ini terus berlanjut yang rugi Pemerintah, perusahaan dan masyarakat, karena investasi terganggu rencana kedepan tergangu,” katanya.

Karena kehadiran Perusahaan perkebunan ingin berdamai dan membangun Ketapang dengan mensejahterakan rakyat.

“Di lingkungan perkebunan yang sudah menjadi kewajiban perusahaan juga disamping memberikan manfaat bagi Pemerintah dan masyarakat. Mereka yang bersengketa punya niat baik dengan menyelesaikan masalah secara ‘bisnis to bisnis’, ” tegas Kartius.

(Raden Asmun/Dede)

Related Posts