BPKP Kalbar Serahkan LHP Kinerja

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat (BPKP) menyerahkan Laporan Hasil Pemantauan (LHP) kinerja kepada kepala daerah se Kalbar, Senin (15/2) pagi.

LHP Kinerja yang ini diberikan pada lima satuan yaitu LHP Kinerja atas efisiensi dan efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester 1 Tahun 2015 pada PT BPD Kalimantan Barat, LHP atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 sampai 2014, LHP Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2010 sampai 2014, LHP Kinerja atas Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Mempawah dan LHP Kinerja atas Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.

LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio kepada masing-masing pimpinan DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili serta kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama PT BPD Kalimantan Barat.

Tujuan pemeriksaan kinerja pada PT BPD Kalimantan Barat, adalah untuk menilai dan mengukur efisiensi produksi dan operasional dan efektivitas program Bank Kalbar dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Kemudian tujuan pemeriksaan kinerja program penanggulangan kemiskinan adalah untuk mengidentifikasi sebab—sebab tidak tercapainya target penurunan tingkat kemiskinan yang didasarkan pada, perencanaan kebijakan, pengelolaan program, dan pelaksanaan kegiatan.
Sementara itu tujuan pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan adalah untuk menilai efektivitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah, sedangkan tujuan pemeriksaan kinerja pelayanan pendidikan adalah untuk menilai efektivitas Pelayanan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.
Pada kesempatan ini juga BPK Perwakilan Kalimantan Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Penanggungjawaban Belanja Daerah Semester II 2015 pada lima satuan, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Melawi.
Tujuan pemeriksaan atas Belanja Daerah adalah untuk menilai apakah sistem pengendalian internal atas pengelolaan dan pelaksanaan belanja daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai dan telah dilaksanakan scsuai peraturan perundang—undangan yang telah ditetapkan.
Selain menyerahkan LHP Kinerja dan Belanja, BPK Perwakilan Kalimantan Barat juga menyerahkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI (TLRHP) dan Penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara/Daerah Semester II Tahun 2015 kepada seluruh Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah bertempat di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Sesuai Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) dari tahun 2004 sampai dengan semester II Tahun 2015, selama kurun waktu tersebut terdapat 3.819 temuan dan 8.459 rekomendasi. Dari 8.459 rekomendasi yang telah diberikan BPK, sejumlah 5.818 (68,78%) rekomendasi telah sesuai dengan tindak lanjut, sejumlah 2.164 (25,58%) rekomendasi belum sesuai dengan tindak lanjut, dan sejumlah 443 (5,24%) rekomendasi belum ditindaklanjuti. Jumlah ini meningkat dari semester lalu sebanyak 178 rekomendasi atau sebesar 40,18%. Sedangkan sebanyak 32 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah atau sebesar 0,39%, nilai ini tidak berubah dari semester lalu. Dari hasil rekapitulasi tindaklanjut atas rekomendasi tersebut, telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran uang ke Kas Negara atau Daerah sebesar Rp215,31 Milyar, meningkat sebesar 11,82%.
Sementara dari Hasil Pemantauan atas Kerugian Negara/Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah agar dapat berkoordinasi dengan Inspektorat dalam memantau kasus-kasus kerugian daerah, yaitu dengan cara mengsinkronisasikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dengan laporan hasil pemantauan atas kerugian negara/daerah, sehingga angka kerugian di kedua laporan tersebut sama dan dapat diselesaikan sesegera mungkin. Selain itu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah juga agar segera memproses kasus-kasus kerugian daerah untuk ditetapkan status pembebanannya serta melaporkannya kepada BPK.
BPK menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar berkomitmen dan secara proaktif melakukan monitoring/peran serta dalam penyelesaian TLRHP dan Kerugian Negara/Daerah. Pemerintah Daerah juga perlu meningkatkan komunikasi yang baik dan efektif dengan Pemeriksa BPK. Untuk rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan alasan yang sah dan dilengkapi dengan surat usulan beserta data pendukungnya. Selain itu, BPK menyarankan adanya penerapan sanksi yang tegas terhadap pihak yang tidak melakukan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.
(Monika/Slamet/Dede)

Related Posts