KKR Akan Bentuk Kelembagaan Pelayanan Tera dan Tera Ulang

KKR Akan Bentuk Kelembagaan Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Kubu Raya, thetanjungpuratimes.com – Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus menyampaikan jika pihaknya akan membentuk kelembagaan untuk mendukung pelayanan Tera dan Tera Ulang di Kabupaten Kubu Raya dalam pembentukan unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kemeterologian.

“Sebelumnya pelayanan Tera dan Tera Ulang menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi, namun mulai sekarang hal itu menjadi kewenangan dari pemerintah Kabupaten atau Kota, Jadi kita juga harus mempersiapkan petugas untuk melakukan persiapkan dalam penerapan pelayanan,” ujar Hermanus, (14/3).

Hermanus mengatakan, untuk mempersiapkan hal tersebut, saat ini pihaknya sedang melakukan pembahasan tentang raperda pelayanan Tera dan Tera Ulang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kubu Raya.

“Sesuai dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengamanatkan pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan usaha-usaha perlindungan konsumen yang dirasakan manfaat, keseimbangan, keamanan, keadilan, serta keselamatan konsumen. Dengan demikian, tiap pihak seharusnya dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai peraturan yang ada,” jelasnya.

Menurut Hermanus, salah satu hak konsumen yang penting adalah mendapatkan dan memilih barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan.

“Jaminan tersebut dilakukan melalui pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dan timbangan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan begitu, konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan,” tuturnya.

Dilanjutkan Hermanus, terkait dengan peraturan daerah restribusi Tera dan Tera Ulang, pihaknya merasa hal tersebut bisa menjadi suatu kewenangan bagi pemerintah Kabupaten Kubu Raya, untuk dapat memebrikan pengawasan terkait dengan berbagai macam alat ukur yang digunakan oleh pedagang kecil sampai pedagang besar.

“Serupa dengan hal tersebut, kita perlu membuat regulasi (aturan) untuk menjadi payung hukum dalam pelaksanaan tera ini. Pemkab harus menjamin dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar bisa mendapatkan jaminan sesuai timbangan saat berbelanja dan konsumen bisa merasa dilindungi,” terangnya.

(Monika/Dede)

 

Related Posts