Pemkab Sekadau Bakal Bikin Kawasan Tertib Lalu Lintas

Pemkab Sekadau Bakal Bikin Kawasan Tertib Lalu Lintas

Sekadau, thetanjungpuratimes.com – Pemerintah Kabupaten Sekadau berencana menetapkan kawasan tertib berlalu lintas mulai dari Hotel Pelangi jalan Merdeka Barat hingga komplek Perkantoran Kantor Bupati guna meminimalisasi kecelakaan lalu lintas.

Sekretaris Daerah Yohanes Jhon menuturkan, terbentuknya kawasan tertib berlalu lintas akan segera dilaksanakan dan dilengkapi dengan ornamen pendukung kawasan tertib berlalu lintas seperti rambu-rambu lalu lintas dasar yang akan dipasang sepanjang jalan.

“Rencana kawasan dimulai dari Hotel Pelangi seberang SPBU sampai dengan komplek perkantoran kantor bupati. Nanti di sana akan dipasang rambu-rambu kawasan tertib berlalu lintas,” ucapnya, Jumat (18/3).

Selain memasang rambu lalu lintas, ungkap Jhon, juga akan dilakukan penegakan hukum pada pelanggar lalu lintas dalam rangka memberikan kesadaran kepada pengguna jalan.

“Secepatnya kita siapkan, tahun ini selesai, dalam satu dua bulan ini kita usahakan bisa selesai. Ini juga tergantung anggaran, kalau anggaran cair kita bisa pasang rambu-rambu itu, orang mana tahu kalau tidak pasang rambu. Akan ada tahapan sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan bentuk lain,” jelasnya.

Ia mengimbau masyarakat agar mematuhi aturan dan rambu lalu lintas.

“Jangan hanya ada tanda baru kita patuh, tapi patuhlah pada ketentuan yang ada demi menjaga keselamatan masing-masing,” imbaunya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi Informatika, Komunikasi, Pariwisata dan Kebudayaan Sekadau, Fendy menuturkan, pihaknya akan mempersiapkan fasilitas pendukung, seperti rambu, marka jalan.

“Kita mendukung karena merupakan kebutuhan kita. Perhubungan lebih terkait masalah fasilitas pendukung daripada jalan itu sendiri. Karena jalan tugas dari Dinas PU, sementara kelengkapan jalan tugas Dinas Perhubungan,” tuturnya.

Yang tidak kalah penting, kata Fendy adalah bagaimana memantau apakah di kawasan tersebut sudah tertib atau masih banyak pelanggaran yang terjadi.

“Sosialisasi pasti dilakukan. Yang paling berat adalah bagaimana menegakkan aturan kawasan tertib berlalu lintas. Kalau ada pelanggaran di sana tentu akan ada sanksi sesuai dalam UU nomor 22,” pungkasnya.

( Yahya iskandar/Dede)

Related Posts