Alat Peraga Kampanye Jadi Sorotan Pada Diskusi Evaluasi Pilkada Kapuas Hulu

APK Jadi Sorotan Evaluasi Pilkada Kapuas Hulu

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – Mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015, Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kapuas Hulu menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Aula Sekertariat Daerah setempat, Selasa (29/3) pagi.

Forum tersebut membahas berbagai tahapan Pilkada di Kapuas Hulu tahun lalu, salah satu yang menjadi fokus adalah terkait Alat Peraga Kampanye (APK).

Salah seorang perwakilan partai politik, Sadiq Asdarkhan mengatakan dari Pilkada lalu bahan APK perlu ditingkatkan. Sebab kualitas alat peraga sebelumnya kurang bagus, demikian juga ukuran kurang besar.

“Kalau bisa diserahkan saja dengan timses, sehingga pilkada lebih meriah,” ujarnya saat berdiskusi.

Sementara itu Tokoh Masyarakat Putussibau, Zainudin mengatakan langkah Pemerintah Pusat yang memutuskan KPU mengambil alih pemasangan APK sudah bagus. Hal tersebut baik untuk pemerataan APK bagi masing-masing pasangan calon (paslon), sehingga paslon tidak merasa dirugikan.

“Kasian juga kalau pasangan yang tidak ada dana. Ini bukti bahwa menang bukan mengedepankan perang alat peraga, tapi visi misi pembangunan,” ujarnya.

Ditambahkan Komisioner KPU Kapuas Hulu, Ahmad Yani, masa kampanye pada Pilkada lalu adalah 101 hari dan memang ada pembatasan APK dari aturan di tingkat Pusat. Tujuan pembatasan APK itu untuk perimbangan bagi setiap Paslon.

“Ini bukan bermaksud membatasi ruang gerak paslon, ada pola lain untuk memperkenalkan paslon,” tuturnya.

Dengan terfokus pada KPU, titik pemasangan APK lebih tertib. Kalau di serahkan ke tim dikhawatirkan terpampang pada sejumlah tempat yang kurang tepat.

“Intinya agar APK itu tidak mengganggu estetika kota juga,” ungkap Yani.

Selain itu dirinya juga mengakui pihaknya sempat terlambat saat pemasangan APK. Hal itu dikarenakan tahapan pilkada yang mepet.

“Ini tersangkut penetapan pasangan calon waktu itu. Pasti jadi masalah kalau paslon belum ditetapkan, APK sudah dicetak,” bebernya.

Lebih lanjut, Ketua KPU Kapuas Hulu, Lisma Roliza menjelaskan terkait APK pada Pilkada lalu telah dikoordinasikan dengan masing-masing paslon. APK tersebut dicetak sesuai dengan kemampuan anggaran yang dibantu Pemda Kapuas Hulu.

“Ini sudah disepakati sebelumnya bersama timses paslon,” tegas Lisma.

Menurutnya, APK memang untuk mengenalkan paslon. Akan tetapi ada beberapa cara lain seperti tatap muka, itu justru lebih efektif mengenalkan paslon.

“Kalau terlalu banyak APK akan menjadi pemborosan, kalau disuruh KPU yang cetak banyak anggaran juga terbatas,” tuntasnya.

FGD yang dilaksanakan KPU Kapuas Hulu melibatkan Forkompinda Kapuas Hulu, Panitia Pengawas Pemilu, kalangan Partai Politik, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama setempat.

(Yohanes/Dede)

Related Posts