Pemekaran Kapuas Raya Tunggu Pengesahan

Pemekaran Kapuas Raya Tunggu Pengesahan

Sintang, thetanjungpuratimes.com – Anggota Komisi II, DPR RI, H. Sukiman, S. Pd, MM mengatakan, pemekaran wilayah Provinsi Kapuas Raya dari Provinsi Kalimantan Barat saat ini tinggal menunggu pengesahannya saja. Bahkan, Kemendagri sedang menyusun Grand Desain penataan daerah dan menyusun peraturan pemerintah tentang penataan daerah.

“Berdasarkan bocoran grand desain tersebut, Indonesia didesain memiliki 55 provinsi, yang saat ini baru 34 provinsi. Kalimantan Barat layak memiliki 2 provinsi, sehingga ada peluang bagi kita untuk memekarkan daerah tersebut,” ungkap Sukiman dalam resesnya ke Kabupaten Sintang, Rabu (6/4).

Menurutnya, berdasarkan hasil rapat Kemendagri dengan Komisi II DPR RI, tidak ada moratorium pemekaran, namun yang ada hanya pengetatan persyaratan saja.Misalnya, terkait umur kabupaten, kecamatan dan desa penunjang. Mengenai provinsi persiapan yang memerlukan kerjasama seluruh jenjang pemerintahan, baik kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat.

“Pemekaran Provinsi Kapuas Raya sudah tidak berbicara persyaratan, tetapi tinggal menunggu pengesahan. Saya sudah keliling wilayah perbatasan di Kalimantan. Dan kawasan perbatasan di Sintang ini yang paling tertinggal,” terang Sukiman.

Ia juga menambahkan, bahwa pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi perhatian tugas Komisi II DPR RI.

“Pengajuan perubahan status hutan harus memperhatikan tanah untuk bertani, berkebun, pemukiman dan pembangunan, “pungkasnya.

Terpisah, tokoh masyarakat Sintang, H. A. Abdussamad Ismail menyampaikan persoalan pembentukan Provinsi Kapuas Raya selalu dibuai janji-janji. Bahkan pembentukannya kalan dengan  Provinsi Kalimantan Utara yang saat ini sudah berdiri sendiri.

Begitu juga dengan Bajau Jambang yang mendukung H. Sukiman untuk terus berjuang membantu supaya Provinsi Kapuas Raya bisa terwujud.  Sementara Mikael Abeng menyampaikan, Pemkab Sintang agar segera mengundang lima bupati, Ketua DPRD, dan tokoh masyarakat untuk bertemu dengan Komisi II DPR RI dan Kemendagri pada akhir April ini.

“Kami juga akan berjuang membentuk Kabupaten Tambun Bungai yang akan memiliki delapan kecamatan. Mohon Pemkab Sintang membantunya,” pinta Mikael Abeng.

Sementara H. Murjono menyampaikan bahwa informasi yang disampaikan H. Sukiman bahwa tidak ada moratorium pemekaran sangat menyenangkan.

“Kami sebenarnya hanya ingin tahu, kapan Provinsi Kapuas Raya bisa terwujud,”  tegasnya. (Lingga/Yuniar)

Related Posts