LPSE Efektif Hindari Lobi-lobi Proyek

LPSE Efektif Hindari Lobi-lobi Proyek

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menerapkan sistem lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektornik (LPSE) sejak tahun 2015. Penerapan LPSE ini dinilai efektif oleh Bagian Perencanaan Pembangunan (P2) Sekertariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebab dapat membatasi upaya lobi-lobi proyek.

Kepala Bagian P2 Setda Kapuas Hulu, Alfiansyah mengatakan, LPSE adalah sistem lelang online yang memberikan tranparansi dan kesempatan yang sama pada setiap kontraktor. Adanya sistem ini menghindari kontak Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) dengan kontraktor secara langsung.

“Karena semua terbuka secara online, siapa pun bisa nawar dari seluruh Indonesia. Ini juga membatasi lobi-lobi proyek,” ungkapnya, Minggu (10/4).

Pria yang kesehariannya disapa Alfian ini menjelaskan, Pokja ULP tersebut melekat pada Bagian P2 Setda Kapuas Hulu. Pokja tersebut bertugas mulai dari penayangan paket lelang sampai menentukan pemenang lelang.

“Pokja ULP ini bersifat ethok (sementara), personilnya adalah pegawai dari setiap SKPD di Kapuas Hulu. Pada ULP ada beberapa Pokja, dan mereka ini lah yang menetukan siapa pemenang tender. Mereka perlu jaga intergritas,” jelasnya.

Pentingnya peran Pokja ULP maka dibatasi dengan sistem LPSE. Hanya saja, kata Alfian, penerapan LPSE di Kapuas Hulu ada beberpa kendala.

“Tahun lalu jaringan internet sering macet, sehingga pihak ketiga di Kapuas Hulu ini susah ikut lelang. Belum lagi kerusakan dan keterbatasan perangkat komputer,” kata Alfian.

Untuk mengatasinya, ULP Kapuas Hulu telah menyediakan biding room. Pihak ketiga bisa langsung kesana untuk ikut prosedur lelang.

“Kami ingin tahun ini lebih mudah dan lebih baik pelaksanaan lelangnya dari pada tahun kemaren,” tutur Alfian.

Ia pun menambahkan, semua paket proyek tidak sama nominal pelelangannya. Selain itu ada penentuan waktu pengerjaan secara teknis dan tahapan pengerjaan.

“Hal yang pasti, proyek yang dilelang itu besarannya diatas Rp 200 juta,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjut Alfian, sudah ada proyek yang mulai si lelang Pemkab Kapuas Hulu. Paket konsultan sudah ada belasan paket. Kemudian paket perencanaan dan pengawasan ada juga yang sudah mulai lelang.

“Untuk menghindari keterlambatan lelang, kami menghimbau pada semua instansi untuk kejar jadwal penyerahan berkas ke ULP, agar segera dilelang,” tutup Alfian.

(Yohanes/Dede)

Related Posts