APBD Masih Tersandera, Dinas Kesehatan Melawi Mulai Resah

APBD Masih Tersandera, Dinas Kesehatan Melawi Mulai Resah

Melawi, thetanjungpuratimes.com – Masih banyak rentetan permasalahan akibat mandeknya pembahasan APBD Melawi tahun 2016. Salah satunya dengan penundaan DAU sebesar 25 persen dan kehilangan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kekhawatiran ini dirasakan Kepala Dinkes Melawi, Ahmad Jawahir, ditemui wartawan baru-baru ini, Ia mengatakan tahun ini Dinkes mendapat DAK sebesar Rp 71 miliar. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya berada di bawah Rp 50 miliar.

“Tahun ini kita memang mendapat alokasi DAK cukup besar di bidang kesehatan. Namun, masih ada kekhawatiran mengingat sampai saat ini APBD kita belum juga tuntas pembahasannya,” terang Kepala Dinkes Melawi, Ahmad Jawahir.

Dipaparkannya, sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan, DAK fisik mestinya sudah mulai berjalan pada awal tahun . Pada minggu ketiga bulan Maret, kepala daerah juga sudah harus menyampaikan dokumen APBD tahun berjalan dan laporan realisasi penyerapan DAK tahun sebelumnya, dan paling lambat bulan Juni minggu ke dua realisasi penyerapan DAK triwulan 1 minimal sudah mencapai 75 persen.

“Ini sesuai dengan visi misi Presiden Jokowi, yakni kerja, kerja, kerja. Jadi memang kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dengan dana yang begitu besar,” kata Ahmad.

Begitu juga untuk DAK non fisik seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang diperuntukkan bagi Puskesmas menurut Ahmad penyalurannya belum bisa dilakukan. Padahal BOK ini sangat diputuskan oleh Puskesmas. Ditambah saat ini, sebagian besar Puskesmas sudah kehabisan obat-obatan karena terhambat persoalan anggaran.

“DAK non fisik seperti BOK sudah harus laporan realisasi triwulan I pada minggu ke tiga April. Sekarang kita juga sudah hampir pertengahan April. Maka, kita berharap APBD bisa segera selesai dibahas,” katanya.

Ahmad Jawahir berharap agar keterlambatan APBD tidak terus berlarut-larut sehingga pemerintah juga dapat segera merealisasikan berbagai anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Hal ini mengingat DAK pusat yang diberikan tergantung dengan realisasi serapan anggaran per triwulan.

“Kalau gagal terserap sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kemenkeu, bisa-bisa DAK tersebut direlokasi atau dialihkan ke daerah lain yang serapan anggarannya lebih tinggi,” katanya.

Diungkapkan Ahmad, DAK Kesehatan Rp 71 miliar rencananya akan dialokasikan untuk peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas di Melawi menjadi Puskesmas Rawat Inap, pengadaan ambulan serta motor dinas.

Sebelumnya, Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono mengungkapkan total DAK Melawi tahun ini mencapai Rp 270 miliar. Sebagian besar di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan.

“Belum ada pemotongan terkait soal sanksi karena keterlambatan APBD. Kalau ada biasanya ada surat resmi,” terangnya.

(edi/Dede)

Related Posts