Kajati Kalbar : SKB Tiga Menteri, Dasar Hukum Sikapi Gafatar

Kajati Kalbar : SKB Tiga Menteri, Dasar Hukum Sikapi Gafatar

Mempawah, thetanjungpuratimes.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Waris Sadono mengatakan, surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang pelarangan aktivitas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) menjadi dasar hukum dalam menyikapi persoalan Gafatar.

“Kami minta pemerintah daerah tidak ragu mengambil tindakan yang diperlukan, karena telah ada payung hukum yang menaunginya,” ungkap Waris Sadono saat berkunjung ke Kabupaten Mempawah, Selasa (12/4).

Bahkan, pihak kejaksaan mendorong pemerintah daerah untuk tetap mengantisipasi kemungkinan kembalinya  gerakan ini.

“Karena ada indikasi Gafatar membentuk kelompok-kelompok kecil. Sehingga jangan sampai mereka aktif kembali,” tuturnya.

Dukungan pemerintah daerah juga sangat diharapkan, khususnya dalam penanganan aliran-aliran kepercayaan yang meresahkan masyarakat. Menurut Warih, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) sekalipun tidak bisa memberi rekomendasi tanpa dukungan pemerintah daerah.

“Jangan sampai seperti pemadam kebakaran, sudah terjadi baru mengambil tindakan,” ujar dia.

Sementara Bupati Ria Norsan mengatakan, selama ini pemerintah daerah terus aktif menjalin komunikasi dengan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Mempawah, termasuk  Kejaksaan Negeri Mempawah.

“Hubungan baik juga dijalin dengan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, di antaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),” tuturnya.

Norsan menjelaskan, sejumlah hal yang berpotensi konflik dapat diatasi pemerintah daerah dengan cepat. Utamanya menyangkut masalah yang berhubungan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

“Masalah SARA jika tidak selesai dengan baik, akan menimbulkan akibat yang buruk,” jelasnya. (Hamzah/Yuniar)

Related Posts