Gubernur Minta Satpol PP Bersikap Humanis

Satpol PP Wanita Cantik

Banjarmasin, thetanjungpuratimes.com – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor meminta Satuan Polisi Pamong Praja bersikap lebih humanis dalam menjalankan tugas terutama saat berhadapan dengan masyarakat kecil.

Menurut Gubernur di Banjarmasin, Selasa, Satpoll PP dalam menjalankan tugasnya harus selalu mengedepankan mekanisme preventif dalam setiap penegakan perda, dan proses-proses pembinaan dan penertiban kepada masyarakat.

Melalui pola sikap dan pola tindakan yang humanis, dan selalu meningkatkan profesionalisme dan dalam setiap melaksanakan tugas, diharapkan akan mampu mengubah wajah Satpol PP, yang selama ini dikenal garang, menjadi sosok pelindung masyarakat.

“Satpol PP harus mampu senantiasa mendekatkan diri kepada masyarakat, membangun jejaring dan komunikasi dengan anggota lainnya, menjaga kedisiplinan diri dan ketegasan dalam bertindak agar kewibawaan Polisi Pamong Praja dapat terjaga,” katanya.

Humanis adalah memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan dan pengabdian bagi kepentingan sesama umat manusia, dan selalu menganggap manusia sebagai objek terpenting dalam setiap keputusan.

Sebelumnya, Gubernur Sahbirin Noor menjadi inspektur Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ke-66 dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Ke-54 2016 di Halaman Kantor Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru.

Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat ini mengambil tema Dengan Semangat HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-66 dan HUT Satuan Perlindungan Masyarakat ke-54, Kita Wujudkan Polisi Pamong Praja dan Linmas yang Humanis, Berdedikasi, Disiplin dan Tegas.

Menurut Gubernur, peran Satuan Polisi Pamong Praja semakin strategis dengan dimasukkannya urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

“Oleh karena itu, pola sikap dan perilaku serta kualitas sumber daya manusia harus benar-benar diperhatikan, sehingga mampu menjalankan tugas, kewajiban serta kewenangannya dengan baik,” katanya.

Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai juga harus disediakan sehingga Satuan Polisi Pamong Praja mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurut Sahbirin, rancangan peraturan pemerintah sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan diselaraskan sehingga meminimalkan permasalahan di tataran impelementasi.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan simulasi teknik beladiri gulat, karate, dan beladiri kempo anggota Sat Pol PP yang menjadi atlet peraih berbagai penghargaan di kejuaran daerah, nasional maupun internasional, serta digelar juga aksi donor darah.

“Ke depan Polisi Pamong Praja saya harapkan, mengedepankan sisi-sisi preemetif dan preventif melalui mekanisme persuasif, pencegahan, penyuluhan dan mengedepankan model penyelesaian di Hulu dari pada Hilir sehingga wajah Polisi Pamong Praja tidak lagi nampak garang, dan yang lebih penting adalah benturan-benturan dapat dihindari serta kesadaran masyarakat terhadap peraturan semakin meningkat,” katanya.

Pria yang kerap disapa Paman Birin ini mengemukakan, Kementerian Dalam Negeri mulai dari tahun 2015 telah berupaya memberikan dukungan melalui pemberian dana alokasi khusus bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk digunakan dalam pembangunan gedung kantor dan pembelian sarana mobilitas serta prasarana lainnya.

Beberapa alokasi anggara dari Kementerian Dalam Negeri melalui dana alokasi khusus dengan total Rp66,5 miliar, untuk 54 daerah yang terdiri dari, lima provinsi, 38 kabupaten dan 11 kota. (Antara/Yuniar)

Related Posts