Akademisi: Pemerintah Perlu Lebih Perhatikan Hak Perempuan

Aksi Protes Menentang Pelecehan Seksual Terhadap Kaum Wanita

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Ketua Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia (UI) Mia Siscawati mengatakan pemerintah harus mampu memperhatikan hak-hak dasar perempuan dari berbagai lapisan masyarakat dan kelompok sosial.

“Pemerintah seharusnya menjadi pihak yang mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak perempuan dari beragam kelompok,” kata Mia dalam diskusi bertajuk “Kartini dan Perjuangan Perempuan di Masa Sekarang” yang digelar di Jakarta, Rabu.

Perempuan dari beragam kelompok tersebut di antaranya perempuan miskin kota, perempuan miskin desa, anak perempuan, janda, dan perempuan adat.

“Artinya setiap kelompok sosial di dalam kategori perempuan perlu dilindungi karena secara spesifik mereka punya hak tertentu. Jadi tugas negara melakukan rangkaian upaya agar hak-hak mereka tidak terlanggar,” kata Mia.

Dia mengakui pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, namun pemerintah tidak boleh bekerja sendiri atau bahkan “berwajah” ganda.

Mia mencontohkan pernyataannya dengan situasi misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan sudah bekerja keras melindungi hak perempuan namun ada kementerian lain yang justru menghasilkan program dan kebijakan yang membuat hak-hak perempuan terlanggar.

“Misalnya izin industri semen, atau ekspansi industri sawit. Kebijakan ekspansi industri membuat ruang hidup perempuan menjadi sempit dan terjadi pelanggaran hak perempuan,” kata dia.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Siti Musdah Mulia mengatakan negara masih abai pada masalah HAM.

“Jalan perjuangan sudah dilakukan, masalahnya adalah adakah kepedulian negara? Negara masih abai pada masalah HAM,” kata dia.

Musdah menggarisbawahi bahwa negara seharusnya hadir untuk memberikan jaminan hak asasi manusia yang mendasar serta mampu memberikan pendidikan dasar untuk pembentukan kultur berpikir kritis. (Antara/Yuniar)

Related Posts