Kemenpan-RB : Belum Adanya Sistem Online, Penyebab PNS Fiktif

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Bandung, thetanjungpuratimes.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan belum meratanya penerapan sistem online di tingkat pemerintah daerah menjadi penyebab munculnya data Pegawai Negeri Sipil (PNS) fiktif di pemerintah pusat.

“Dia (pemerintah daerah) tidak pernah ‘update’ terus karena belum online,” kata Deputi Bidang Reformasi Biorkrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB Muhammad Yusuf Ateh di Gedung Sate Bandung, Jumat.

Ia menuturkan adanya 57 ribu PNS fiktif se-Indonesia itu disebabkan adanya beberapa daerah di Indonesia belum menggunakan sistem online dalam data kepegawaiannya.

Seharusnya setiap instansi di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah provinsi, dan kota/kabupaten, kata dia, dapat memperbaiki sistem data kepegawaiannya secara online.

“Setiap bulan data kepegawaian harus diperbaharui agar tidak terjadi lagi kesimpangsiuran data,” katanya.

Yusuf menyarankan kepada petugas pendataan agar tidak mendatanya setiap tiga tahun, tetapi setiap hari.

“Harusnya setiap hari, karena ada yang meninggal, pensiun, terus data sini (daerah) dan pusat harus online,” katanya.

Sebelumnya tercatat ada PNS fiktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar sebanyak 120 orang.

Mereka mendapatkan gaji dari negara melalui rekeningnya masing-masing dengan kerugian uang negara diperkirakan Rp2,8 miliar jika ditotalkan dalam setahun.

Namun dugaan PNS fiktif masih menerima gaji tersebut dibantah Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Gubernur menegaskan tidak ada uang negara yang masuk ke rekening PNS tersebut. (Antara/Yuniar)

Related Posts