Kerusakan Lingkungan : Inilah Cerita Kekhawatiran Masyarakat Desa Pulau Jaya dan Desa Sungai Dangin

Pontianak, thetanjungpuratimes.com-Keberadaan hutan, tanah dan air beserta sumberdaya alam sekitar yang juga merupakan sumber kehidupan penting bagi kelangsungan hidup masyarakat khususnya komunitas. Sumber kehidupan tersebut memiliki peran penting dan sangat krusial bagi keberadaan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan keterjagaan sumber daya alam sekitarnya.

Sebaliknya, bila sumber kehidupan dalam wilayah hidup komunitas tersebut lantas dicaplok, dirampas, diserobot dan atau dikuasai secara sepihak baik melalui izin bagi konsesi korporasi maupun melalui penunjukan dan atau penetapan kawasan hutan, maka yang terjadi kemudian justeru (potensi) menjadi pembatas atas akses dan kontrol atas sumberdaya alam sekitar.

Masyarakat justeru menuai rasa khawatir dan merasa dirugikan, terlebih bila kondisi tersebut dilakukan atas kehendak pihak lain yang hanya menempatkan mereka sebagai objek semata.

Kehadiran kawasan hutan lindung yang dikabarkan memasuki wilayah hidup warga di wilayah Desa Pulau Jaya, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, terutama pada wilayah hidup warga kampung Seranjuk dan kampung Tuja Intan misalnya telah menimbulkan rasa was-was. Sekilas informasi tentang keberadaan kawasan hutan di wilayah kampung Seranjuk yang mulai diketahui sejak tahun 1999 tersebut hingga kini dirasakan belum ada kejelasan maupun penjelasan.

Bahkan warga di daerah tersebut kian merasa khawatir seiring dengan pemberitaan kasus warga sekitar kawasan hutan di tempat lain yang harus berhadapan dengan masalah hukum.

Demikian pula dengan hadirnya perkebunan kelapa sawit yang mulai masuk di wilayah hidup masyarakat kampung Seranjuk sejak setahun terakhir dan di kampung Tuja Intan yang saat ini berusaha mendapatkan lahan kepada masyarakat.

Situasi sama dialami komunitas masyarakat di Desa Sungai Dangin, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau. Sembilan dari sepuluh dusun di wilayah yang dihuni komunitas Dayak Bisomu tersebut dikabarkan juga dimasuki kawasan hutan lindung.

Seperti yang dialami warga Seranjuk dan Tuja Intan di Desa Pulau Jaya, masyarakat di daerah ini juga merasa khwatir. Was-was. Warga sekitar tidak ingat persis seberapa lama mereka telah berada di daerah Sungai Dangin. Namun mereka memperkirakan sekitar 200 tahun lalu yang ditandai dengan adanya kawasan tembawang bekas permukiman leluhurnya.

Kehadiran kawasan hutan yang menurut warga tidak pernah disertai dengan sosialisasi untuk memberi penjelasan maupun kejelasan dan tidak ada pelibatan masyarakat dalam menentukan kawasan hutan memantik rasa penasaran. Bahkan, masyarakat sekitar tidak mengetahui secara persis juga tidak pernah dilibatkan dalam proses awal hingga kawasan tersebut dianggap sebagai kawasan hutan lindung.

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat, Hendrikus Adam, menilai, bila dilihat dari bagaimana kebijakan bekerja, hadirnya izin perkebunan kelapa sawit maupun penunjukan dan atau penetapan kawasan hutan seperti yang dialami warga di wilayah Pulau Jaya dan Sungai Dangin sama saja.
“Masyarakat sekitar selama ini hanya ditempatkan sebagai objek dan bukan sebagai penentu utama dan atau subjek penting,” tegasnya.

Adam mencontohkan, kehadiran perusahaan perkebunan di daerah sekitar Pulau Jaya misalnya telah memacu terjadinya pencemaran terhadap Sungai Kabus yang selama ini dipergunakan warga di kampung Pulau Mandong atau dusun Pintas Baru dan sekitarnya untuk mandi, cuci dan bahkan untuk konsumsi.

“Sosok tokoh adat menjadi bagian dari pihak yang turut mempromosikan kehadiran perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut sangat disayangkan oleh warga sekitar. Situasi yang dihadapi masyarakat sekitar kawasan hutan maupun yang telah dimasuki perkebunan kelapa sawit penting dipulihkan juga diperkuat akses maupun kontrolnya terhadap sumber kehidupan yang mereka miliki. Pada situasi ini, pemerintah melalui kebijakannya yang berpihak penting hadir,” tambah Adam.

Kehadiran Hutan Lindung (HL) pada satu sisi dalam kasus warga di Pulau Jaya khususnya di Seranjuk menjadi “benteng” yang membatasi perluasan areal konsesi yang sedang dilakukan pihak perusahaan perkebunan. Namun kehadiran HL juga menjadi kekhawatiran warga.

Selain menyadari bahwa mereka tidak dapat mengurus alas hak atas tanah atau lahan yang dimiliki melalui skema penerbitan sertifikat, warga juga khawatir sewaktu-waktu dapat dipersalahkan sehingga harus berurusan dengan hukum.

Apa yang terjadi pada kedua wilayah hidup komunitas (Sungai Dangin dan Pulau Jaya) dengan keberadaan kawasan Hutan Lindung dalam wilayah komunitas yang yang telah ada sejak lama, terlebih selama ini belum pernah ada sosialisasi dan pelibatan anggota komunitas di awal dengan sendirinya mengkonfirmasi terjadinya persoalan sektor kehutanan.

Pencaplokan wilayah hidup melalui penunjukan dan atau penetapan kawasan hutan oleh negara (pemerintah) maupun melalui izin investasi perkebunan yang selanjutnya berpotensi membatasi ruang gerak atas akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya alam sekitar mengkonfirmasi bahwa adanya persoalan serius terkait dengan tata kelola sumberdaya alam selama ini.

Aliong, Kadus Seranjuk, mengungkapkan, bahwa kondisi yang terjadi di Seranjuk dan Tuja Intan di desa Pulau Jaya, Kecamatan Tempunak menyayangkan kebijakan pemerintah yang miskin pelibatan masyarakat tersebut.

“Masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek oleh pihak yang membidangi kehutanan. Penetapan kawasan tidak melibatkan masyarakat sekitar. Kehadiran hutan lindung merugikan masyarakat karena ada pemukiman, tanah dan lahan kebun karet yang masuk dalam kawasan hutan tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Aliong meminta pihak kehutanan baik Menteri maupun instansi terkait dapat memberikan penjelasan juga kejelasan terkait kawasan hutan yang dianggap memasuki wilayah hidup mereka.

“Bila perlu Menteri Kehutanan datang dan memberi penjelasan secara langsung kepada masyarakat mengenai keberadaan hutan lindung di daerah kami. Kita sebagai warga khawatir ketika melakukan akses terhadap sumberdaya alam malah berurusan dengan masalah hukum. Selain ini kehadiran kawasan hutan juga dapat menjadi penghambat pembangunan di daerah kami,” ujar Aliong.

Hal sama disampaikan warga Seranjuk lainnya, Kornelius Sira. Kepada media, ketua pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di kampung Seranjuk tersebut menyampaikan bahwa masyarakat merasa cemas atas keberadaan kawasan hutan lindung maupun izin perkebunan kelapa sawit yang dinilai tidak jelas keberadaannya saat ini.

“Kami berharap agar jangan sampai dampak buruk atas kehadiran perkebunan maupun kawasan hutan justeru menimpa warga terutama atas keberadaan alam yang sudah mulai rusak. Air bersih di daerah kami saat ini bukan hanya untuk konsumsi, namun juga untuk pemasok listrik dari PLTMH kini mengalami penurunan debit,” jelasnya.

Sira menambahkan, pihaknya meminta kejelasan izin perkebunan berikut maupun izin Amdal yang selama ini tidak pernah diberitahu kepada masyarakat. “Kita juga berharap tidak ada perluasan lahan perkebunan baik di Seranjuk maupun pada wilayah dusun lainnya,” ungkap Sira.

Rupinus Unol, tokoh masyarakat dari kampung Arai yang turut hadir menyampaikan sekalipun pihaknya tetap mempertahankan hutan berikut wilayah adatnya, namun pihak perusahaan perkebunan terus mengincar.

“Kita selaku masyarakat tetap mempertahankan hutan agar tidak dijamah oleh tangan-tangan jahil atau orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kami selaku masyarakat adat tidak mau dirampas hak oleh pihak manapun,” tegas mantan Kades Gurung Mali.

Lebih lanjut, sosok yang juga dikenal dengan nama sapaan Kudal tersebut menjelaskan wilayah hidup mereka saat ini menyediakan potensi untuk memenuhi sumber air bersih maupun sumber listrik masyarakat yang dikelola secara swadaya.

“Harapan saya agar instansi bisa membantu dan mendukung keinginan kami untuk tetap mempertahankan wilayah hidup,” ungkapnya.

(WALHI/Hendrikus Adam/Mohammad)

Related Posts