Anak TKI Hadapi Resiko Penindakan Hukum

Anak TKI Hadapi Resiko Penindakan Hukum

Kuala Lumpur, thetanjungpuratimes.com – Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu, Akhmad Dh Irfan mengatakan anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak memiliki dokumen lengkap (ilegal) dapat berhadapan langsung dengan resiko penindakan hukum oleh aparat keamanan Malaysia.

“Seringkali staf saya bersama guru SIKL membantu siswa yang sempat ditahan saat terkena razia oleh polisi atau Imigrasi karena tidak berdokumen,” ucap Irfan di sela-sela acara pelepasan sejumlah mahasiswa Indonesia di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, Rabu.

Untuk itu, lanjut dia, para guru dapat memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang terbaik untuk para TKI yang ada di kawasan ini.

“Para guru telah menjadi mata telinga KJRI mengenai kondisi dan keamanan dari para anak-anak yang sedang belajar,” ungkapnya.

Konjen Irfan pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap pengabdian para guru yang telah menyelesaikan tugasnya di Sabah dan berharap pengalaman yang didapat dapat disharing dengan para guru pengganti yang akan ditugaskan kemudian.

Sesuai dengan data yang ada, lanjut dia, anak-anak Indonesia di Sabah masih belum seluruhnya mendapatkan pelayanan pendidikan.

Pemerintah Indonesia cq. KJRI Kota Kinabalu dan Kemdikbud telah terus berupaya meningkatkan akses layanan pendidikan di Sabah mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan UT. Pemerintah Indonesia cq.

KJRI Kota Kinabalu dan Kemendikbud telah mendirikan 211 CLC di seluruh Sabah dan telah melayani 23.700 murid.

Sementara itu, sekitar sembilan guru dari sejumlah daerah di Tanah Air turut pula kehilangan kontak dan bagasinya yang berada ditempat gas.

“Sembilan guru di Sabah setelah mengabdi. Jadi harap kita curigai dapat cepat terbukti,” katanya.

Pendidikan dan pelatihan, lanjut dia, dua kata yang pendek tapi implementasinya sangatlah kompleks. (Antara/Yuniar)

Related Posts