Larangan Kepala Daerah Gagal Maju Pilkada Subjektif

Pilkada serentak 2017

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan agar kepala daerah yang dinilai gagal dalam pembangunan di wilayahnya, untuk tidak diperkenankan maju kembali oleh Presiden dalam Pilkada berikutnya.

PKB memandang aturan ini perlu dimasukkan dalam salah satu poin di dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Sedangkan indikator kegagalan suatu kepala daerah dapat dilihat melalui data Badan Pusat Statistik, terkait angka kemiskinan, indeks pelayanan publik dan daya serap anggaran di daerah bersangkutan.

Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra Bambang Riyanto menilai larangan semacam itu tidak perlu diatur dalam UU Pilkada, karena selain subjektif juga akan menambah beban kerja Komisi II.

“Pasti nanti akan subjektif. Indikator gagalnya kepala daerah itu apa, lalu faktor kegagalannya apa saja kan tidak jelas,” ujar Bambang dihubungi dari Jakarta, Minggu (1/5).

Bambang menekankan kepala daerah sedikitnya mengemban empat fungsi antara lain fungsi pemerintahan, fungsi memajukan daerah, fungsi pembangunan dan fungsi kemasyarakatan.

Menurut dia, jika indikator kegagalan diatur maka harus meliputi seluruh aspek fungsi tersebut.

“Ini menambah kerjaan Komisi II. Menurut saya tidak perlu diatur begitu,” kata dia.

Dia menilai, seluruh calon petahana hendaknya boleh mencalonkan diri kembali sepanjang memenuhi persyaratan. Sementara soal keterpilihannya lebih baik diserahkan kepada rakyat selaku pemegang hak suara.

“Masyarakat adalah penilai kinerja kepala daerah yang paling ‘shahih’ dan paling valid,” ujar dia.

Bambang mengatakan fakta yang terjadi saat ini adalah terdapat kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, namun isteri kepala daerah tersebut justru terpilih dalam pilkada berikutnya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago memandang sulit menilai gagal atau tidaknya pemerintahan seorang kepala daerah.

Bagi dia, penilaian yang berujung pada larangan petahana maju berpeluang menimbulkan ketidakadilan.

“Penilaian semacam itu masuk pada arena abu-abu yang tidak jelas dan bisa mengorbankan calon petahana,” ujar Pangi.

Pangi berpandangan larangan itu jika diatur dalam UU Pilkada justru dijadikan komoditas politik untuk menjegal calon tertentu.

“Jangan sampai kepala daerah yang cukup berprestasi dan kinerjanya bagus tidak mendapat izin dari Presiden untuk periode ke dua hanya karena kering ritual pencitraannya,” ujar dia.

Pangi menekankan sebaiknya usulan PKB diendapkan saja karena tidak sesuai dengan asas demokrasi. Menurut dia, sukses tidaknya kepala daerah merupakan kewenangan rakyat untuk menilai.

“Kalau prestasi, kompetensi, kredibilitasnya bagus, pasti rakyat akan memilihnya lagi. Jadi biarlah rakyat yang menilai apakah calon petahana tersebut sukses atau gagal,” kata dia.

Lebih jauh Pangi mengatakan Revisi Undang Undang Pilkada seharusnya fokus untuk menjawab persoalan mendasar, dengan memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada.

Dia juga meminta wakil rakyat serius dalam merevisi UU Pilkada dengan semangat menjadikan undang-undang itu bertahan lama. Sebab selama ini revisi UU Pilkada terjadi setiap tahun.

Dia mencontohkan di Jerman Undang-Undang Pemilu adalah permanen, sebab produk undang-undang bagi anggota parlemen di sana bukan lah proyek atau sebagai tambahan penghasilan.

“Saya kira perlu juga kita memikirkan dan bekerja keras bagaimana undang-undang pemilu berlaku jangka panjang,” jelas dia.

Menurut Pangi revisi UU Pilkada sedikitnya harus memikirkan antara lain, pertama, bagaimana merancang pilkada yang efektif dan efisien dari segi waktu dan penggunaan anggaran. Undang-Undang Pilkada harus mampu menekan biaya yang selama ini cenderung boros.

Ke dua, pilkada harus mampu menutup rapat celah politik uang, atau setidaknya meminimalisasi mahar dan politik uang.

“Termasuk revisi RUU pilkada harus lebih tegas dan berat lagi mengatur sanksi bagi calon yang melakukan politik uang,” kata dia.

Ke tiga, revisi UU pilkada agar tidak hanya terjebak pada soal syarat minimal bagi calon dari parpol dan calon independen.

Namun bagaimana UU Pilkada dapat memastikan pencalonan kepala daerah oleh parpol lebih terbuka, transparan dan demokratis.

Ke empat, penyelenggaraan pilkada harus dibebankan ke APBN, sebab beban anggaran pilkada yang selama ini ditopang APBD dinilai tidak mencukupi lagi.

Ke lima, untuk meminimalisasi calon tunggal maka perlu dipikirkan untuk mewajibkan calon dari unsur PNS, TNI/Polri, anggota DPR, DPD dan DPRD untuk mundur dari jabatannya hanya jika sudah ditetapkan sebagai pemenang, bukan saat penetapan pasangan calon.

(Ant/Dede)

Related Posts