Kemenkumham Gulirkan Program Perbaikan Petugas Lapas

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Kementerian Hukum dan HAM akan menggulirkan program untuk memperbaiki kualitas para petugas Lembaga Pemasyarakatan.

“Alumni AKIP (Akademi Ilmu Pemasyarakatan) yang sudah menduduki empat atau yang perutnya sudah mulai gemuk sebanyak 120 orang kami ‘kerangkeng’ dulu, kami suruh lari-lari pagi, kami gojlok mentalnya untuk mengingat masa-masa sulit pendidikan agar dia tahu mensyukuri, agar tahu tugas lebih besar, menyiapakan diri menjadi pemimpin dan juga meningkatkan pengetahuan intelektual,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di gedung AKIP, Gandul Depok, Selasa, (3/5).

Hal ini diungkapkan Yasonna saat meresmikan peningkatatan jenjang pendidikan AKIP dari yang tadinya hanya punya program D III, sekarang sudah punya program D IV sehingga namanya pun berubah menjadi Politeknik Pemasyarakatan.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

“Alumni AKIP beberapa tahun lalu ada yang sudah memegang jabatan, maupun yang tidak memegang jabatan. Mereka mungkin sudah latihan yang di sini, kesamaptaaannya, integritasnya jadi kita akan latih, kita buat mereka bangun pagi pukul 05.00, lari. Ini sudah kita pikirkan hampir sudah setahun lalu tapi kan masalah anggaran. Dan hal (kerusuhan lapas) ini memicu kita untuk men-speed-up hal itu,” tambah Yasonna.

Menurut Yasonna, 120 orang tersebut dipilih dari seluruh Indonesia dan akan menjalani pelatihan di gedung Politeknik Pemasyarakatan selama tujuh hari.

“Setiap hari petugas pemasyaraktan bertatap muka dengan orang yang dibatasi ruang geraknya. Tapi mereka bukan hanya berhadapan dengan warga binaan tapi juga keluarga warga binaan sehingga sumber daya berkualitas jadi syarat utama untuk pelayanan warga binaan,” ungkap Yasonna.

Yasonna berjanji bahwa Kemenkumham dalam enam bulan ke depan akan melakukan perbaikan sistematis khususnya untuk mengurangi peredaran narkoba di lapas.

“Saat ini setidaknya ada 60 ribu napi terlibat narkoba. Kemampuan anggaran rehabilitasi pemerintah hanya untuk 5.000 orang, jadi ada 55 ribu napi yang tidak tersentuh,” katanya.

Menurut Yasonna, hal ini menjadi tantangan tersendiri karenanya perlu kerja sama dangan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk mencari terobosan kerja sama untuk membantu para pengguna narkoba tersebut.

Yasonnamengungkapkan data Ditjen Pemasyarakatan pada 2015 menunjukkan ada 67 petugas yang terlibat narkoba, namun jumlah sebenarnya bisa lebih banyak lagi.

“Makanya saya instruksikan agar seluruh petugas harus tes urin, kami memberikan kesempatan orang-orang yang terbukti positif narkoba untuk direhabilitasi, tapi kalau masih ditemukan maka tindakan dan sanksi harus diambil,” tambah Yasonna.

Dalam enam bulan terakhir, setidaknya terdapat lima kerusuhan beruntun di lembaga pemasyarakatan.

Kerusuhan-kerusuhan tersebut yaitu kerusuhan di lapas Lambaro, Aceh Besar (6 November 2015); lapas Kerobokan, Bali (17 Desember 2015) yang menyebabkan dua orang meninggal; lapas Curup, Bengkulu (15 April 2016); lapas Kerobokan, Bali (21 April 2016) dan paling anyar Lapas Banceuy, Bandung (23 April 2016) yang membakar bangunan lapas dan menyebabkan kerugian hingga Rp6 miliar.

(Ant/Dede)

Related Posts