Cakades Sutera Datangi BPMPDPKB Kayong Utara

Kayong Utara, thetanjungpuratimes.com – Cakades Sutera yang tidak lolos bersama puluhan pendukungnya  datangi Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kayong Utara, untuk meminta kejelasaan mengenai permasalahan Seleksi  Calon Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa (Pemdes), yang dianggap mereka tidak adil beberapa waktu lalu.

“Kalau kami lihat, seperti persyaratan pendidikan yang diatur UU nomor 6, bahwa minimal pendidikan setingkat SD. Walaupun cakades SMP, SMA, S1, seharusnya bobot nilainya itu sama, karena syarat minimal sudah tercukupi, itukan hak- hak seseorang. Begitu juga umur, umur sudah ditentukan minimal 25 tahun ke atas. Artinya tidak ada lagi pembatasan 46 ke atas nilai rendah 46 ke bawah nilainya tinggi. Padahal usia segitu masih sangat potensial untuk menjadi seorang pemimpin sebenarnya,” ujar Abdurahman, pendamping Cakades Sutera yang tidak lolos, Rabu (4/5).

Mantan Anggota DPRD Kayong Utara ini menjelaskan, pesta demokrasi adalah bagaimana para calon mendapatkan kepercayaan publik dan simpatik masyarakatnya.

“Sehingga, walaupun calon tamatan SMP, tapi ia disukai masyarakat. Insya Allah ia bisa menjalankan kebijakan otonom di Desanya,” tutur Abdurahman.

Menurutnya, panitia harus dapat membedakan antara seleksi pemilihan Kepala Desa dan seleksi  penrekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, Pemilihan Kades hanya sebagai syarat Administratif dan hakimnya adalah rakyat.

Sementara kalau PNS, mereka dipilih pemerintah dan digunakan untuk melayani masyarakat sebagai pegawai, tentu nilai-nilai itu sangat menentukan.

“Kalau pejabat publik tidak perlu,”pungkasnya.

Kepala BPMPDPKB Kayong Utara, Waliman menyambut positif tuntutan Cakades yang tidak lolos dan bersikap kooperatif terhadap permasalahan yang dikeluhkan oleh Cakades yang tidak lolos.

Menurutnya, sebagai pelaksana Pilkades serentak, mereka hanya melaksanakan peraturan yang ada baik itu Undang-Undang, Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

“Terlepas adanya kekurangan dalam peraturan yang ada, kami tidak bisa merubahnya sehingga kami hanya melaksanakan sesuai peraturan yang dibuat oleh pemerintah,” tuturnya.

Padahal, menurutnya, kemarin sudab difasilitasi oleh DPRD Kayong Utara segala tuntutan Cakades ini, namun mungkin mereka belum puas dengan hasil keputusan yang kemarin, sehingga mereka datang lagi kemari untuk mendapatkan kejelasan lagi.

“Walaupun bagaimana pun, tuntutan ini tidak akan mengganggu proses Pilkades yang sedang berlangsung,” tutupnya. (Rizal/Yuniar).

Related Posts