Pembongkaran Lapak PKL Harus Bertindak Adil

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Menanggapi keluhan sepuluh pedagang yang menempati lahan milik Pemprov Kalbar di depan Gang Lamtoro, Jalan Kom Yos Sudarso, Kecamatan Pontianak Barat, Ombusdman perwakilan Kalbar beserta 10 pedagang mendatangi Komisi C DPRD Kota Pontianak.

Kedatangan mereka ingin mengadukan pembongkaran lapak dagangan mereka di areal milik Pemprov Kalbar tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, Ferri Maryadi kepada thetanjungpuratimes.com menyebutkan, pada intinya kesepuluh pedagang ini berharap agar mereka diberi keadilan dan solusi, jika di areal tersebut tidak diperbolehkan untuk berjualan.

“Padahal, bangunan lain yang juga dipakai untuk berjualan namun dalam bentuk ruko tetapi tidak dibongkar,” ungkap Ferri, Jumat (6/5).

Apalagi, lanjut Ferri,  menjelang bulan puasa tahun ini, ke 10 pedagang ini meminta agar mereka dapat berjualan di tempat tersebut, sambil menunggu pasar permanen yang diperuntukan buat mereka sudah selesai.

Dalam pertertemuan tersebut, Ombusdman menyampaikan bahwa Pemprov telah mengijinkan asetnya digunakan untuk berjualan oleh para pedagang.

“Ini berarti tinggal pengaturannya saja,” tutur Ferri.

Agar dapat menyelesaikan hal ini, kata Ferry, pihaknya akan mengelar rapat kerja bersama pihak BPKAD dan Aset baik dari Pemkot maupun Pemprov.

“Kita ingin sinkronkan antara Pemkot dan Pemprov. Kemudian baru dapat keputusan dan ada hitam diatas putihnya,” ujar Ferri.

Komisi B menginginkan keputusan yang adil, dari Pemerintah Kota Pontianak. Jika lapak ke 10 pedagang ini di bongkar, maka ruko yang masih digunakan untuk berdagang juga harus dibongkar.

“Begitu juga sebaliknya, jika satunya boleh maka yang lain juga boleh berdagang di areal tersebut, tinggal bagaimana cara mengaturnya,” pungkas Ferry. (Slamet Ardiansyah/Yuniar)

 

Related Posts