Bupati Sambas Terpilih Dilantik Juni

Bupati Sambas Terpilih Dilantik Juni

BERBAGI
Foto : Bupati dan Wakil Bupati Sambas, Atbah dan Hairiah/ zonependidikan.blogspot.com

Sambas, thetanjungpuratimes.com – Ketua tim kampanye pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas terpilih, Anwari mengatakan meski terganjal dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, pasangan Atbah Rohim Suhaili dan Hairiah tetap akan dilantik pada Juni mendatang.

“Semoga jadwal tersebut berjalan lancar dan masyarakat Sambas dengan segera memiliki bupati baru,” kata Anwari yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sambas, Senin.

Anwari menjelaskan terkait keterlambatan pelantikan pasangan hasil Pilkada Sambas tersebut, pihaknya beberapa waktu lalu bersama sembilan Fraksi dari DPRD Sambas telah mempertanyakan dan melakukan pertemuan dengan Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar.

Dalam pembahasan tersebut hasilnya, Bupati Sambas, Juliarti Djuhardi Alwi tetap melaksanakan tugasnya sebagai bupati sampai Akhir Masa Jabatan (AMJ) hingga Juni 2016 sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

“Usulan untuk melakukan proses pelantikan bupati dan wakil bupati sudah kita sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui provinsi. Kita tinggal menunggu hasilnya,” katanya.

Dijelaskannya, sehari setelah DPRD Sambas menggelar sidang paripurna penetapan hasil Pilkada 9 Desember 2015, pihaknya telah mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan proses pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.

Tidak lama setelah itu, masyarakat Sambas pendukung Atbah-Hairiyah juga mempertanyakan pelantikan Bupati dan Wakil bupati Sambas, mengingat enam kepala daerah yang terpilih pada Pilkada serentak sudah dilantik 17 Februari lalu.

“Kami melihat berita di media pada 12 Januari lalu yang mengatakan tujuh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mengikuti Pilkada serentak dilantik, ternyata yang dilantik hanya enam saja, tanpa Kabupaten Sambas,” katanya.

Anwari mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota pada Pasal 160 ayat 4 yang menyebutkan bahwa Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih dilakukan oleh menteri dalam waktu paling lama 20 hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

Kemudian pasal 201 pasal 1 dimana disebutkan pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015. Serta pasal 202 dimana disebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan Pasal 201 diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.

“Setelah mendengar penjelasan mengenai Undang-Undang tersebut terkait pasal-pasal yang dipertanyakan, ternyata Bupati lama tetap menjalankan pemerintahan sampai Akhir Masa Jabatan dan Undang-Undang tersebut juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa masa jabatan Bupati dan wakil Bupati tetap lima tahun. Tetapi kita masih menunggu jika ada perubahan dari Kemendagri,” katanya. (Ant/Yuniar)

1 KOMENTAR

  1. Inilah Indonesia , peraturan semua berbenturan.
    Rakyat tak sabar nunggu bupati baru dilantik , agar kota Pelabuhan
    Pemangkat bisa kembali kemasa kejayaannya.
    Jeruk2 Pontianak akan penuhi pasar2 di Jakarta
    Betapa buruknya kota Pemangkat pada masa beberapa tahun ini,
    didunia manapun yg. memiliki pelabuhan pasti maju, tapi kota
    Pemangkat jadi kota mati , pada pindah ke Singkawang, beli rumah
    di Singkawang, uang tidak ada di Pemangkat.
    Kenapa masyarakat gak betah tinggal di Pemangkat????????

Comments are closed.