DPRD Kayong Utara Tetapkan Tujuh Raperda Menjadi Perda

Kayong Utara, thetanjungpuratimes.com – DPRD Kabupaten Kayong Utara mengesahkan dan menetapkan 7 Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) menjadi Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Kayong Utara, dalam sidang Paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Kayong Utara, Rabu (18/5).

Adapun 7 Raperda yang disahkan ini memberikan persetujuan kepada Bupati Kayong Utara untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2010 tentang pengelolaan keuangan Desa, Rancangan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah  nomor 5 tahun 2010 tentang Alokasi
Dana Desa, Rancangan Peraturan Daerah  tentang pencabutan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan penyusunan peraturan Desa, Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat, Rancangan Peraturan Daerah tentang pembinaan dan pengembangan olahraga berprestasi, Rancangan Peraturan Daerah tentang pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum dan rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada PT. Jamkrida.

“Telah kita saksikan dan dengarkan bersama-sama pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kayong Utara terhadap 7 rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tahun 2016. Apa yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi tadi, pada prinsipnya anggota DPRD dapat menerima dan menyetujui secara research untuk diproses
lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara,“ terang Ketua DPRD M Sukardi.

Ada 8 Raperda yang seharusnya dibahas dan disahkan, kata dia, namun ada satu Raperda yang belum dapat disetujui forum rapat DPRD, yaitu terkait Raperda perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas, sehingga Raperda tersebut belum dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara.

“Pendapat akhir masing-masing fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, saat ini kita ketahui adanya perkembangan dinamika hukum yang terjadi, yaitu dengan diterbitkannya undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyadang disabilitas. Maka proses pembahasan yang selama ini telah dilakukan antara pihak Eksekutif dan Legislatif sebaiknya kita tunda pengesahannya Raperda tersebut sambil DPRD Kabupaten Kayong Utara mengsingkronkan kembali materi dan muatan pokok subtansinya dengan penyesuaian Undang-undang yang baru,” jelas M Sukardi.

Setelah mendapatkan persetujuan Raperda menjadi Perda ini, Wakil Bupati Kayong Utara Idrus yang mewakili Bupati Kayong Utara menandatangani berita acara persetujuan terhadap 7 Rancangan Peraturan Daerah tahun 2016 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara.

(Rizal/Dede)

Related Posts