SMA/SMK Jadi Kewenangan Pemprov

Sintang, thetanjungpuratimes.com – Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan dalam pengelolaan pada bidang pendidikan, maka pengelolaan pendidikan setingkat SLTP dan SD menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Sementara pendidikan  SMA/SMK akan dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dengan adanya pembagian kewenangan pengelolaan tersebut, Bupati Sintang berharap tidak begitu berpengaruh dengan proses belajar mengajar disetiap sekolah yang ada di Kabupaten Sintang.

“Saya harap dengan ada pengalihan pengelolaan sekolah khususnya untuk pendidikan tingkat SMA /SMK tidak mempengaruhi semangat para guru disekolah ini,“ ujar dr. H. Jarot Winarno, M.Med, PH saat meninjau SMA Negeri 1 Kecamatan Dedai.

Ia juga menuturkan, bahwa setiap tenaga pendidik yang mengabdikan dirinya di seluruh sekolah khususnya yang terletak diwilayah pendalaman sudah memahami situasi dan kondisi yang ada.

“Dengan kondisi sarana dan prasarana serta infrastrukur yang ada, saya harap seluruh guru tetap betah untuk mengajar disekolah yang kita cintai ini,“ harap Jarot.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Sintang, Marchues Afen menyampaikan prestasi pelajar SMA N 1 Dedai juga cukup baik karena ada siswanya bagus dalam hal Sains dan pernah mewakili Sintang mengikuti lomba di provinsi.

“Saya merasa perlu memberikan motivasi kepada seluruh guru yang sudah bersedia mengabdi di wilayah dengan infrastruktur jalan yang kurang baik,“ pungkasnya. (Lingga/Yuniar)

 

Related Posts