Bupati Harus Tepat Tempatkan Pejabat di SKPD

Sanggau, thetanjungpuratimes.com – Sejumlah kalangan di Kabupaten Sanggau meminta Bupati Sanggau, Paolus Hadi S Ip, M Si berkomitmen melakukan reformasi birokrasi, terkait dengan penempatan para pejabat yang akan menempati posisi di masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

“Ini bagus sekali, demi peningkatan kinerja Pemkab Sanggau kedepan. Namun, kita harapkan Bupati melaksanakan reformasi birokrasi di jajaran pejabat tersebut,” ujar Ketua Telapak Indonesia Pusat di Jakarta, Ustadzs Herman Musliman Dagol MD ketika mengunjungi Sanggau, Minggu (22/5).

Pria asal Tayan ini mengatakan, apa yang diputuskan Bupati Sanggau dalam penempatan pejabat, jelas menentukan kelangsungan birokrasi di jajaran Pemerintahan Kabupaten Sanggau kedepannya.

Sebab, jika salah dalam penempatan para pejabat, maka bisa menjadi “duri dalam daging” pada kepemimpinan.

“Sebagai upaya reformasi birokrasi seharusnya ada langkah perbaikan, karena keberadaan pegawai yang memiliki integritas dan kemampuan disiplin keilmuannya masih banyak di jajaran Pemkab Sanggau,” tutur dia.

Dalam hal ini Bupati Sanggau harus pakai tangan besi, jika ingin melakukan reformasi birokrasi di jajaran Pemkab Sanggau, untuk membersihkan pejabat yang masih menggunakan gaya lama.

“Dasar hukum Undang-undang (UU) Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, serta peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi, yang di dalamnya memerintahkan untuk mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan wewenang,” ungkap Herman.

Menurut Herman, dari segi teknis bukan syarat utama untuk penempatan pejabat pada posisi eselon II. Sebab pada level eselon II, yang dibutuhkan adalah manajerial skill dan leadership (kepemimpinan).  Sehingga, bukan masalah jika penempatan pejabat pada satu posisi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Namun di balik itu semua, papar Humas Koorwil VIII Forum Betawi Rempug (FBR) ini, kompetensi seorang pejabat yang kemudian ingin diusulkan untuk memimpin sebuah organisasi SKPD harus betul-betul diperhatikan.

“Harus ada kajian komprehensif tentang kompetensi pejabat-pejabat yang ingin ditempatkan pada sebuah jabatan baru. Selain itu, dari segi kepangkatan juga perlu diperhatikan, apakah sudah layak atau belum,” pungkasnya. (Muhammad/Yuniar)

Related Posts