Pemkab Mempawah Kampanyekan Anti Kekerasan Anak dan Perempuan

Mempawah, thetanjungpuratimes.com – Kekerasan terhadap perempuan dan anak kian marak. Di Kabupaten Mempawah, hingga Maret 2016, terlapor sebanyak 17 kasus anak yang sebagian besar adalah kasus kekerasan seksual.

“Pelakunya rata-rata orang terdekat korban. Ada yang teman korban, saudara, bahkan satu kasus dilakukan oleh orang tua kandung korban,” kata Wakil Bupati Gusti Ramlana, saat membuka kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di Wisma Chandramidi, Mempawah.

Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak ibarat fenomena gunung es. Ada sejumlah kejadian yang dilaporkan, namun masih banyak kasus yang tidak terungkap. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, telah mencapai tahap darurat.

“Bahkan Presiden Joko Widodo menyerukan bahwa kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa yang harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula,” ujarnya.

Ramlana mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Mempawah telah melakukan sejumlah upaya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Di antaranya sosialiasi di enam kecamatan. Sosialisasi telah dilakukan selama tiga tahun dengan melibatkan narasumber dari Kepolisian Resor Mempawah, Kejaksaan Negeri Mempawah, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Mempawah.

“Untuk tahun ini, kami melebarkan kerja sama dengan PGRI Kabupaten Mempawah. Ini penting karena banyak korban kekerasan adalah anak sekolah,” ungkapnya.

Selain itu, dia melanjutkan, pemerintah daerah juga menyosialisasikan undang-undang perlindungan anak kepada para guru. Dengan begitu semua guru mengetahui batasan-batasan sehingga dalam proses belajar-mengajar tidak melakukan perbuatan yang terkategori sebagai kekerasan terhadap anak.

“Materi tersebut juga kami titipkan kepada instansi dan lembaga lainnya dengan harapan mereka dapat menyampaikan kembali dalam berbagai kegiatan yang mereka laksanakan,” imbuhnya.

Sementara Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah, Ikke Wisaksono menyebut, Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang komit terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Komitmen tersebut, menurutnya, ditunjukkan dengan adanya program-program sinergis antara jejaring dan mitra kerja dalam memperbaiki perlindungan bagi perempuan dan anak.

“Kehidupan masyarakat yang masih sarat dengan budaya patriarki membuka peluang bagi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang berdampak besar bagi kemajuan perempuan maupun peningkatan produktivitas masyarakat,” tuturnya.

Ia menyebutkan, upaya menurunkan angka kasus kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap anak perlu digalakkan. Bentuknya melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai hak manusia, keadilan, dan kesetaraan gender.

Selain itu, penting menyebarluaskan informasi dan promosi gaya hidup sehat anti kekerasan terhadap perempuan, anak, dan dalam memecahkan masalah rumah tangga.

“Upaya ini harus dilakukan dengan membentuk kerja sama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak serentak baik itu pemerintah, aktivis perempuan dan anak, organisasi sosial, dan masyarakat,” jelasnya. (Hamzah/Yuniar)

Related Posts