Penundaan Raperda Penyandang Disabilitas, Tidak Berpengaruh Terhadap Pelayanan

Kayong Utara, thetanjungpuratimes.com – Penundaan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada sidang paripurna beberapa waktu lalu, tentang Penyandang Disabilitas, tidak berpengaruh terhadap proses pelayanan penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Kayong Utara.

“Sebenarnya, tidak ada pengaruh terkait adanya penundaan pengesahan Peraturan Daerah terhadap pelayanan penyandang disabilitas, karena kita masih dapat berpayung terhadap aturan yang diatas seperti Undang-Undang,” tutur Kepala Bidang (Kabid) Sosial, Sunardi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/5).

Menurutnya, penundaan itu karena ada muatan materi yang harus disinkron, antara rancangan peraturan daerah dengan undang-undang yang ada, tentang penyandang disabilitas. Hal lain menurutnya, perbendaharaan kata yang masih disederhakan, karena ada istilah antara ilmu kedokteran dan ilmu sosial yang terdapat perbedaan dalam penerjemahan.

“Seharusnya perda itu bersifat operasional. Sementara di dalam istilah-istilah itu (Raperda) masih bersifat umum. Jadi masih ada perlu perbaikan kata-kata. Mungkin ini salah satu pertimbangannya,” jelasnya.

Sunardi menambahkan, hal yang paling dibutuhkan saat ini untuk menangani warga yang mengalami masalah penyadang disabilitas adalah, tenaga teknis yang masih sangat sedikit. Padahal saat ini di Kayong Utara sudah memiliki Sekolah Luar Biasa (SLB).

“Di Negara berkembang, sangat  erat kaitannya dengan kasus masalah penyandang sosial. Apalagi Kabupaten Kayong Utara yang masih tergolong kabupaten baru, pasti banyak masyarakat yang perlu bantuan pemerintah termasuk para penyadang disabilitas,” ujarnya.

Sunardi berharap nantinya akan ada pemuda Kayong Utara dapat disekolahkan secara khusus, agar bisa menangani permasalahan sosial yang ada di Kayong Utara.

“Di Bandung itu ada sekolahnya. Jadi harapan saya, ada pemuda Kayong Utara bisa dikirim untuk disekolahkan secara gratis, baik itu dari tamatan SMA, Diploma maupun strata satu. Yang diharapkan bisa membina warga masyarakat yang mengalami permasalahan sosial seperti disabilitas,” pungkasnya. (Rizal/Yuniar)

Related Posts