Selain Hukuman Maksimal Pelaku Kejahatan Seksual Harus Didenda

Kekerasan Seksual Pada Anak di Mempawah Meningkat

Sambas, thetanjungpuratimes.com – Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPM KB) Kabupaten Sambas, Susi Mirawati, menyambut baik adanya Perppu Perlindungan Anak.

Hukuman kebiri di dalam Perppu itu, kata Susi, diharapkan dapat memberi efek jera bagi para pelaku kejahatan terhadap anak.

Dikatakannya bukan saja hukuman secara fisik ke pelaku yang menjadi perhatian. Melainkan bagaimana kompensasi berupa hukuman membayar denda dari pelaku ke korban juga menjadi perhatian serius.

Kompensasi menurut Susi, sesuai dengan UU Nomor 34 tahun 2014 tentang perlindungan
anak. Tercantum dengan jelas masalah kompensasi dari pelaku ke korban pelecehan seksual.

“Korban pemerkosaan atau pencabulan misalnya, harus menanggung beban hidup dan biaya sendiri. Termasuk membiayai kehamilan hingga kelahiran akibat perbuatan pelaku. Ini seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku melalui kompensasi yang sudah diatur UU, yang sampai saat ini belum pernah ada realisasinya,” kata Susi, Jumat (27/5).

Dijelaskannya, selain hukuman fisik kepada pelaku. Ada kompensasi yang harus diterima korban, atas akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual.

Sementara terkait hukuman kepada pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan. Di peradilan Sambas sendiri, lanjut Susi, sudah menerapkan penuntutan dengan hukuman maksimal. Namun dalam prosesnya, terkadang ada kesepakatan dari korban maupun keluarga korban, dengan memberikan keringanan atau ampunan kepada pelaku.

“Dari kepolisian, sudah menerapkan hukuman maksimal. Namun dalam prosesnya, ada ampunan dari pihak keluarga korban. Sehingga yang seharusnya dituntut penjara 15 tahun, diputuskan 7 atau 8 tahun,” katanya.

Hal seperti itu menurutnya terjadi lantaran, antara lain pelaku memang adalah orang-orang terdekat bahkan ada yang keluarga korban.

“Kalau sudah seperti ini, kita tentunya tidak bisa ikut campur, termasuk polisi ataupun hakim. Sehingga ini terkadang menjadi kendala dalam penerapan hukuman maksimal kepada pelaku,” katanya.

Meski demikian, kata dia lagi, di Sambas hukuman yang diterima pelaku kejahatan kepada anak dan perempuan termasuk tertinggi dibanding dengan daerah lain di Kalimantan Barat.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu itu dikeluarkan untuk memberi hukuman maksimal bagi pelaku tindak kekerasan seksual.

(Gindra/Dede)

Related Posts