Kejahatan Perikanan Layak Disebut Sebagai Kejahatan Transnasional

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Aktivitas penangkapan ikan secara ilegal kerap menjadi fokus utama bagi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sehingga wajar bila dirinya mengusulkan agar hal tersebut dianggap sebagai sebuah kejahatan transnasional.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperjuangkan kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional perikanan terorganisir dalam konferensi internasional tentang kejahatan dan peradilan pidana (CCPJC) di Wina, Austria, Senin (23/5).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hadir dalam forum tersebut sebagai Ketua Delegasi Indonesia.

Menteri Susi menyatakan bahwa penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur telah terbukti menjadi pintu masuk kejahatan perikanan dan kejahatan terkait perikanan, misalnya tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan dan perdagangan obat-obatan terlarang, flora dan fauna yang dilindungi dan terancam punah, serta barang-barang impor ilegal, tindak pidana pencucian uang, pemalsuan dokumen dan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus mendorong negara-negara di dunia untuk melakukan langkah konkret dalam memberantas kejahatan perikanan dan kejahatan terkait perikanan secara efektif, yakni dengan meningkatkan kerja sama internasional melalui peningkatan kapasitas secara nasional, regional dan internasional.

Selain itu, upaya untuk memperjuangkan kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir merupakan salah satu upaya untuk menjaga visi Pemerintah Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Selain dari KKP, turut hadir sebagai delegasi Indonesia antara lain Koordinator Staf Khusus Satgas 115, Mas Achmad Santosa, anggota Satgas 115, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI-AL.

Forum CCPCJ merupakan satu-satunya forum rutin tahunan di bawah koordinasi UNODC (Kantor Pemberantasan Kejahatan dan Narkoba PBB) yang mempunyai mandat untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan nasional dan transnasional, termasuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem administrasi peradilan pidana.

Forum ini dinilai KKP sangat tepat bagi negara-negara di dunia untuk bertukar pengalaman, keahlian dan informasi demi mengembangkan strategi nasional dan internasional serta mengidentifikasi isu-isu utama dalam pemberantasan kejahatan.

Dalam forum internasional ini, Indonesia hadir sebagai negara pelopor dalam pemberantasan kejahatan transnasional perikanan yang terorganisir.

Saat kembali ke Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, banyak negara di dalam lingkup PBB yang mengapresiasi usulan Indonesia yang ingin memasukkan kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional.

“Sebagian besar menyambut positif,” kata Menteri Susi di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Jumat (27/5).

Menurut Susi, pihaknya sedang mempromosikan dengan konsisten agar usulan tersebut dapat disepakati secara global di tingkat internasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengemukakan, sebagian besar negara di benua Afrika dan kawasan Pasifik menyatakan setuju dengan usulan tersebut.

Namun, katanya, ada sejumlah negara di Asia yang tidak setuju, yang salah satunya adalah negara besar yang memiliki kekuatan yang sangat diperhitungkan.

Kerap ditemui Contoh kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional juga masih kerap ditemui di tengah maraknya aksi pemberantasan terhadap penangkapan ikan secara ilegal di kawasan perairan Indonesia.

Misalnya kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama-sama dengan aparat dan beragam elemen masyarakat seperti LSM bidang lingkungan hidup berhasil menyelamatkan ikan hiu paus yang dimanfaatkan secara ilegal di Maluku.

Menurut Menteri Susi, kronologis dari peristiwa itu terdapat informasi dari Wildlife Conservation Society (WCS) pada hari Minggu (22/5) tentang adanya pemanfaatan ikan hiu paus secara ilegal di keramba jaring apung (KJA) di Pulau Kasumba, Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

Padahal, sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus, hiu paus merupakan salah satu biota perairan yang dilindungi pemerintah dan masuk daftar merah IUCN (International Union for Conservation of Nature).

Selanjutnya, tim yang terdiri antara lain Kepala Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon, Kepala Satker PSDKP Labuan Lombok, pihak WCS dan Polair Polda Maluku, melakukan operasi pengawasan dengan target KJA PT Air Biru Maluku yang dimiliki seorang warga negara China yang tinggal di Singapura.

Salah satu pengurus perusahaan tersebut adalah penegak hukum yang mengaku sebagai Satgas 115 (Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal).

Dari hasil operasi pengawasan ditemukan sepasang ikan hiu paus dalam keadaan hidup dengan ukuran panjang empat meter yang berada di KJA milik PT Air Biru Maluku yang berkantor di Ambon dan bergerak di bidang ekspor ikan hidup.

Ditemukan pula bahwa perusahaan tersebut juga memiliki izin rekomendasi dari Gubernur Maluku dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk konservasi atau pelestarian ikan hias.

Dugaan pelanggaran terhadap aktivitas tersebut dinilai melanggar Pasal 16 ayat (1) UU 31/2004 tentang Perikanan, yang bila melanggar maka dikenakan sanksi sesuai Pasal 88 UU 31/2004 yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.

Untuk tindak lanjut penanganan pelanggaran kemudian dilakukan proses penyidikan oleh penyidik PNS Perikanan Satker PSDKP Ambon, serta guna menghindari kematian ikan hiu paus, maka binatang terlindungi itu juga akan segera dilakukan pelepasliaran kembali ke habitatnya.

Selain itu, KKP melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dan Direktorat Bea dan Cukai melalui Balai Besar KIPM Jakarta I dan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan penahanan terhadap 150.800 ekor benih Lobster (Panulirus spp) yang akan dikirim ke Singapura (25/5).

Susi memaparkan bahwa modus yang digunakan oleh pihak pengirim adalah dengan menutup kemasan benih lobster dengan komoditas ikan selar segar.

Setelah diketahui, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang/pemeriksaan fisik sesuai prosedur Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan oleh petugas BKIPM Jakarta I bersama dengan petugas Bea dan Cukai serta pihak maskapai penerbangan di area pabean.

Selanjutnya, dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa dari 64 boks, 54 boks di antaranya berisi benih lobster (Panulirus sp.). Masing-masing boks berisi 9 kantong benih lobster, total terdapat 479 kantong.

“Setiap kantong berisi 315 ekor benih lobster sehingga jumlah keseluruhan adalah 150.885 ekor benih lobster,” papar Susi.

Ketidaksesuaian antara dokumen yang dilampirkan dengan barang yang dilaporkan melanggar Pasal 7 UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan pasal 7 UU No. 31 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta UU Kepabeanan No.17 Tahun 2009.

Sementara berdasarkan Permen KP No. 01 Tahun 2015 bahwa Kepiting, Lobster, dan Rajungan dalam kondisi bertelur dan yang memiliki berat kurang dari 200 gram termasuk yang dilarang untuk diekspor sehingga dilakukan tindakan penahanan oleh petugas karantina ikan dan selanjutnya akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih ketat Sedangkan semaraknya aktivitas pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia merupakan indikasi perlunya perhatian khusus yang lebih ketat oleh berbagai pihak terkait, kata Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almayshari.

“Masih maraknya ‘illegal fishing’ (pencurian ikan) merupakan indikasi bahwa pertahanan negara perlu mendapat perhatian khusus,” kata Abdul Kharis Almaysahari.

Menurut Kharis, salah satu cara untuk memperkuat pertahanan tersebut adalah dengan meningkatkan peran diplomasi parlemen, baik regional maupun internasional untuk melindungi kedaulatan NKRI.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu selain menyinggung permasalahan pengawasan laut, juga berkomitmen mempercepat proses legislasi demi memenuhi ekspektasi masyarakat akan kinerja DPR RI.

Untuk itu, Kharis mengajak berbagai pihak terkait untuk terus mengawasi komitmen dan tekad pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara mulai perlindungan WNI hingga penegakan kedaulatan hukum di laut NKRI.

Sebagaimana diwartakan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menilai upaya penanganan masalah di perairan laut cenderung lamban karena terkendala ketiadaan kapal patroli yang dimiliki Bakamla.

“Saat ini Bakamla belum punya kapal patroli sehingga ketika hasil pantauan menemukan adanya persoalan di perairan sulit untuk diatasi dengan cepat,” kata Kepala Stasiun Pemantauan dan Keselamatan Laut Bakamla Kupang Rudi Purnomo di Kupang, Rabu (25/5).

Ia menjelaskan bahwa berbagai aktivitas kapal yang melalui perairan NTT selalu dipantau melalui radar pendeteksi yang ada di Bakamla.

Sebelumnya, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan 19 “Coast Guard” di Asia membahas beberapa isu maritim dalam “Working Level Meeting” (WLM), salah satunya aktivitas ilegal, seperti perompakan, yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (18/5).

Kepala Bakamla Laksamana Madya Maritim Ari Soedewo dalam acara tersebut mengemukakan bahwa beberapa isu maritim yang dibahas yakni SAR, proteksi lingkungan hidup, aktivitas ilegal seperti pencurian ikan, dan membangun kerja sama antar-Coast Guard atau Penjaga Pantai tersebut.

Menurut dia, kegiatan aktivitas ilegal sering dilakukan oleh beberapa negara tetangga Indonesia, sehingga dibutuhkan kordinasi informasi dan peningkatan keamanan antarnegara dalam keamanan dan keselamatan maritim.

Dengan adanya koordinasi yang lebih erat antarnegara dalam mengatasi berbagai kejahatan perikanan, terutama bila telah diberlakukan sebagai kejahatan transnasional, maka hal tersebut juga dinilai selaras dengan visi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia. (Ant/Yuniar)

Related Posts