Dua Kasus OTT KPK Akibat Kelonggaran Korsup

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Dua kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terakhir terjadi karena kelonggaran dalam koordinasi dan supervisi (korsup) KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya.

“Contohnya korupsi dana BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang melibatkan bupati Subang dan RSUD M Yunus di Bengkulu tidak melaporkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dan perkembangan perkara di KPK dan ternyata dalam penanganannya ada suap kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK dengan Komisi III DPR di gedung DPK Jakarta, Rabu (15/6).

KPK pada 13 April 2016 melakukan OTT terhadap Bupati Subang Ojang Suhandi bersama mantan kepala bidang pelayanan kesehatan Dinkes Kabupaten Subang Jajang Abdul Kholik dan istri Jajang, Lenih Marliani.

KPK juga menangkap dua jaksa yang menangani perkara tindak pidana korupsi BPJS Subang 2014 yaitu Devianti Rochaeni dan rekannya Fahri Nurmallo. Ojan diduga menyuap jaksa yang menangani perkara tersebut.

Sedangkan pada 23 Mei 2016, KPK juga melakukan OTT terhadap Ketua PN Kepahiang sekaligus hakim Tipikor Janner Purba, hakim ad hoc PN kota Bengkulu Toton, panitera PN Kota Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy, mantan kepala bagian keuangan rumah sakit Muhammad Yunus Syafri Syafii, mantan wakil direktur umum dan keuangan RS Muhammad Yunus Edi Santroni agar Janner dan Toton menjatuhkan vonis bebas dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD Bengkulu tahun 2011.

“Hambatan kami, dalam tim satuan tugas (satgas) korsup (koordinator dan supervisi) sumber daya manusianya hanya ada satu satgas berjumlah 15 orang padahal idealnya dibutuhkan paling tidak 14 korsup yang masing-masing empat orang yang terdiri atas tiga orang fungsional satu orang administratif jadi idealnya 64 orang kerja di korsup tadi, ini kondisi yang kami alami,” ungkap Agus.

Agus mengakui bahwa meski sudah ada rekomendasi dari KPK terkait suatu kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) kepada pihak kepolisian maupun Kejaksaan, rekomendasi itu kadang tak diacuhkan.

“Hambatan yang paling penting adalah rekomendasi yang diberikan korsup tidak disepakati aparat penegak hukum lain bahkan ada supervisi yang di-SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) dan di-SKP3 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana),” tambah Agus.

Namun Agus mengaku bila ternyata terbit surat tersebut maka KPK melepaskannya kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus itu.

“KPK menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut kepada aparat penegak hukum dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum,” ungkap Agus.

(Ant/Dede)

Related Posts