Haluan Negara dalam Pembahasan Lembaga Pengkajian MPR

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Haluan negara terkait dengan sistem pembangunan nasional yang berasal dari aspirasi masyarakat yang ditangkap oleh pihak MPR RI masih berada dalam lembaga pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dilakukan pembahasan secara mendalam.

“Masih berproses di lembaga pengkajian nanti jika sudah selesai pengkajiannya dilaporkan kepada Pimpinan MPR untuk tindak lanjutnya,” kata Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (15/6).

Dia mengutarakan harapannya agar hasil kajian yang benar-benar matang juga dapat keluar sehingga hal tersebut juga bisa segera diimplementasikan untuk bangsa Indonesia.

Ia mengemukakan wacana terkait haluan negara merupakan salah satu hal yang menjadi sorotan sehingga wajar saja bila tindak lanjut pembahasan itu dipertanyakan masyarakat.

Sebab, lanjutnya, rakyat memang membutuhkan sistem pembangunan nasional yang lebih terencana, terarah, impelementatif dan memiliki sifat kontinuitas.

Sebagaimana diberitakan, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam sejumlah kesempatan mengatakan wacana tentang GBHN dinilai merupakan hal yang penting agar pembangunan Indonesia dapat lebih terencana dan terarah dengan baik.

“Kenapa sangat perlu sebuah haluan negara, sebab selama ini arah pembangunan nasional sesuai dengan visi dan misi Presiden. Padahal sesuai konstitusi, Presiden hanya menjabat selama dua periode yakni hanya selama 10 tahun maksimal,” kata Hidayat Nur Wahid.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara yang sangat besar sehingga dinilai mustahil bila arah pembangunannya hanya jangka pendek atau 10 tahun saja.

Jika Presiden berganti, lanjutnya, maka tidak ada jaminan Presiden selanjutnya akan melanjutkan program Presiden sebelumnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan pihaknya menampung berbagai aspirasi, keinginan, dan masukan yang diberikan berbagai kalangan terkait dengan beragam hal termasuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Dari semua keinginan tersebut yang semua sepakat adalah pentingnya disepakati adanya GBHN kembali,” kata Zulkifli Hasan.

Menurut Zulkifli, terkait soal GBHN, hal itu tidak hanya berhubungan dengan permasalahan ekonomi yang direncanakan, tetapi terkait pula dengan masalah wawasan kebangsaan.

“Semua aspirasi yang muncul dari masyarakat itu akan dibahas setahap demi tahap, bila perlu dalam soal amandemen kita bertanya kepada masyarakat,” katanya.

Aspirasi lain, ujar dia, antara lain adalah ada yang ingin mempertahankan UUD 1945 tetapi ada yang ingin mengamendemennya kembali untuk menyempurnakan sistem.

(Ant/Dede)

Related Posts