MK Kabulkan Permohonan Suud Rusli

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi terkait pembatasan pengajuan grasi yang dimohonkan oleh anggota TNI Angkatan Laut yang dipidana mati atas kasus pembunuhan Dirut PT Aneka Sakti Bhakti (Asaba) Budyharto Angsono, Suud Rusli.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (15/6).

Terkait dengan putusan tersebut, Suud mengaku mendapatkan secercah harapan untuk mendapatkan jalan sebelum dapat kembali mengajukan grasi.

“Hari ini adalah satu jalan yang mungkin kami akan ambil langkah berikutnya lagi,” ujar Suud ketika ditemui usai pembacaan putusan Mahkamah.

Sebelumnya, pada tahun 2013 Suud sudah mengajukan grasi namun ditolak karena dianggap melanggar UU Grasi terbaru yang dibuat oleh Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

UU Grasi menyatakan bahwa grasi yang diajukan lebih dari satu tahun sejak inkracht nya putusan(berkekuatan hukum tetap) maka akan dianggap kadaluarsa, sehingga pengajuan grasi oleh Suud seolah-olah telah melanggar undang undang.

“Waktu itu saya tidak tahu kalau putusan sudah keluar, karena di rumah tahanan militer tidak seperti di sipil karena semua serba tertutup dan terbatas,” ujar Suud.

Pada permohonannya, Suud menyebutkan bahwa pemberian grasi merupakan hak prerogatif presiden yang tidak boleh dibatasi waktu pengajuannya karena bertentangan dengan keadilan yang diatur dalam UUD 1945.

Suud juga menilai bahwa grasi telah dijamin oleh konstitusi sehingga tidak dapat direduksi atau dibatasi oleh undang-undang di bawahnya.

(Ant/Dede)

Related Posts