Tanah Hibah Inpres Masih Jadi Masalah Pemkab Kapuas Hulu

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah (DPPKAD) Kapuas Hulu, Y. Antonius Rawing mengatakan, aset tanah hibah dari masyarakat ke Pemerintah Kabupaten memang terdapat beberapa permasalahan. Terutama yang berkaitan dengan pembangunan Instruksi Presiden yang terdahulu.

“Aset tanah masih banyak bermasalah, khususnya tanah yang dulunya dihibah oleh masyarakat untuk pembangunan gedung-gedung Inpres,” terangnya, di Putussibau, Minggu (19/6).

Zaman dahulu, kata Anton, masyarakat menyerahkan begitu saja tanahnya kepada pemerintah asalkan di kampungnya ada pembangunan. Pada masa itu, lanjut dia, administrasi pemerintahan terkait aset tidak begitu ketat, surat hibah pun tidak diurus. Sehingga ketika daerah sudah maju, pemilik tanah sudah meninggal dan tinggal anak cucunya. Tidak sedikit tanah yang sebelumnya sudah dihibahkan ditarik kembali oleh anak cucunya.

“Dengan alasan tidak ada bukti hibahnya, sehingga mereka meminta biaya ganti tanah,” tuturnya.

Dia mengatakan, persoalan aset paling banyak pada dinas pendidikan, karena pada waktu kebijakan Inpres tahun 1980-1970-an. Pemerintah tidak mewajibkan surat hibah yang penting ada lokasinya. Sekarang surat hibah wajib ada sebelum pembangunan dimulai, karena kalau tanah hibah tak ada surat hibahnya tidak bisa di bangun. Sebab jika dipaksakan akan menjadi masalah atau jadi temuan.

Anton mencontohkan, pembangunan tower pada Dishubkomnfo misalnya, sebelum tower tersebut dibangun diatas tanah masyarakat harus jelas hibahnya. Karena jika sudah selesai sur at hibah, maka tanah itu menjadi aset daerah. Mengingat pembangunan bisa dilaksanakan jika tanah tersebut sudah menjadi aset daerah dan harus benar-benar tuntas urusan administrasnya.

Mantan sekretaris Bappeda Kapuas Hulu ini mengatakan, menyelesaikan persoalan aset tidk bisa di satu titik. Karena persoalan aset ada pada SKPD masing-masing. Tugas dan fungsi DPPKAD hanyalah mengkoordinir saja. Semua aset daerah tercatat di DPPKAD, sedangkan pengelolaannya berada pada SKPD masing-masing.

“Jadi kami hanya mengkoordinir saja, asetnya pada SKPD,” tutup Rawing. (yohanes/Dede)

 

Related Posts