Dinsonaker Pontianak Buka Posko Pengaduan THR

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Pontianak membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR).

Posko yang menampung pengaduan dari para pekerja terkait pembayaran THR ini bertempat di Kantor Dinsosnaker Kota Pontianak, Jalan Gusti Sulung Lelanang dan berlaku efektif H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinsosnaker Kota Pontianak, Affan, menjelaskan, fungsi posko ini adalah menerima pengaduan dari para pekerja terkait pembayaran THR yang menjadi haknya.

“Jadi, pekerja bersangkutan datang melaporkan pengaduannya untuk divalidasi, kerjanya di mana, sudah berapa lama bekerja, alamat perusahaan dan data-data lainnya. Sebab kita membutuhkan data untuk menindaklanjuti laporan pengaduan pekerja,” ujarnya usai rapat koordinasi pembentukan Posko THR di ruang rapat Dinsosnaker Kota Pontianak, Kamis (23/6).

Posko ini juga, lanjut dia, melibatkan instansi terkait secara bersama-sama turun ke lapangan untuk memantau langsung pelaksanaan pembayaran THR, termasuk melibatkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak.

“Kita akan sampaikan kepada pengusaha bahwa aturan yang baru ini, satu bulan bekerja itu sudah berhak mendapat THR tetapi hitungannya secara proporsional,” terangnya.

Sebagaimana dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 tahun 2016 tentang THR, disebutkan bahwa pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan berhak mendapat THR. Selain itu, pembayaran THR sudah harus dilakukan paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut, ujar dia, sudah ada sanksi yang diatur dalam Permenaker Nomor 20 tahun 2016 tentang sanksi administratif pengupahan. Sanksi-sanksi yang dikenakan diantaranya sanksi denda sebesar 5 persen dari total THR yang diterima pekerja bersangkutan apabila terjadi keterlambatan pembayaran THR.

“Denda itu nanti diakumulasikan terhadap THR pekerja bersangkutan. Kalau terlambat, pengusaha wajib menambah 5 persen dari total THR yang akan dibayarkan ke pekerja bersangkutan,” terang Affan.

Sanksi lainnya, tambah dia, adalah sanksi tertulis, sanksi pembatasan kegiatan usaha, sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi hingga sanksi pembekuan kegiatan usaha.

“Sanksi-sanksi ini akan diberlakukan terhadap pengusaha yang tidak membayarkan THR pada pekerjanya,” pungkas dia.

(Agus/Dede)

Related Posts