DPRD : Persoalan PT Rafi dan Masyarakat Tidak Pernah Tuntas

Melawi, thetanjungpuratimes.com – Ketua Komisi C DPRD Melawi, Malin mengungkapkan, pihaknya sudah berkali-kali melakukan pertemuan terkait persoalan PT Rafi dengan masyarakat dan kontraktor di sekitar kebun. Namun persoalan ini tak pernah tuntas, apalagi manajemen PT Rafi juga kerap menolak saat diundang ke DPRD.

Malin memaparkan, masyarakat yang ada di empat kecamatan, yakni Nanga Pinoh, Pinoh Utara, Belimbing dan Belimbing Hulu dan mencakup 18 desa selalu menuntut lahan plasma sebagai bagian dari pola kemitraan perusahaan dan masyarakat.

“Sesuai dengan Permentan 98, harusnya tiga tahun setelah tanam, wajib ada kebun plasma. Namun PT Rafi sudah operasi sejak 2008 tapi sudah delapan tahun tak jelas dimana Plasma. Ini bentuk perampasan hak masyarakat dengan diam-diam,” tegasnya di ruangan Ketua DPRD Melawi.

Belum lagi persoalan HGU PT Rafi yang diduga bermasalah. Indikasi pelanggaran lainnya adalah PT Rafi dikabarkan membangun kebun diluar IUP sekitar 600 hektar. Malin menganggap ini bentuk perampasan hak masyarakat sehingga mestinya lahan tersebut dikembalikan pada masyarakat.

Malin juga mengungkapkan adanya utang piutang PT Rafi pada kontraktor yang katanya belum dibayarkan hingga Rp30 miliar lebih. Belum lagi soal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tak beres karena belum dibayar, termasuk sejumlah pajak yang diduga belum dibayarkan kepada Negara.

“Ini sudah rugikan negara puluhan miliar. Nah, sekarang infonya juga mau takeover. Kalau ini benar, ini berarti salah satu trik mereka untuk menghilangkan masalah. Dan pasti akan terjadi kekacauan di masyarakat,” katanya.

Malin mengatakan, soal perusahaan mau dijual ia mempersilahkannya, namun tentu berbagai permasalahan ini hasus terlebih dahulu diselesaikan. Jangan sampai pemilik kembali ke Malaysia, persoalan terus berlangsung antara masyarakat dengan pemilik baru kedepannya.

“Kita minta aktivitas perusahaan dihentikan dulu sampai persoalan clear. Nanti kita akan panggil PT Rafi, dan koordinasi dengan bupati untuk tentukan langkah langkah berikutnya. Karena yang bisa cabut izin itu bupati,” pungkasnya. (Edi/Yuniar)

 

Related Posts