Komisi Yudisial Minta Warga Kapuas Hulu Awasi Kinerja Hakim

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – Koordinator/Asisten Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Kalimantan Barat melakukan sosialisasi dengan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, di Jalan Dogom, Kecamatan Putussibau Utara, Kamis (23/6) malam.

Koordiantor Penghubung KY mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama memantau sistem peradilan di masing-masing daerah, terutama tata peradilan yang dilakukan hakim.

KY di Indonesia ini sudah 11 tahun, ini tugas kita mengawasi hakim. Kalau masyarakat merasa tidak adil oleh hakim, bisa melaporkan yang bersangkutan ke KY penghubung di Pontianak, nanti kita kumpulkan data dan teruskan ke KY Pusat untuk diproses,” ucap Budi Darmawan SH, Koordinator/Asisten Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Kalimantan Barat.

Diakatakan Budi, pada tahun 2015 kemarin baru dibentuk Koordinator Penghubung KY di Kalbar. Dalam fungsinya, koordinator penghubung membantu masyarakat secara administrasi dalam mengadukan hakim yang semena-mena.

“Jadi kami tidak memutuskan sanksi, nanti KY langsung yang memutuskannya,” terang pria asal Kabupaten Kapuas Hulu ini.

Misalnya, kata Budi, ada bahasa yang tidak pantas dikeluarkan hakim dalam sidang formal. Itu bisa dilaporkan. “Apalagi hakim terima suap, bisa dipecat, ini pernah dilakukan KY,” tegasnya.

Ditegaskan Budi, KY ada wewenang untuk memantau persidangan yang menjadi sorotan publik, sehingga tata cara peradilan itu terawasi. Apabila ada salah satu hakim yang diketahui track record nya yang kurang baik, masyarakat bisa meminta KY untuk mengawasinya, baik itu di Pengadilan Negeri ataupun di Pengadilan Agama.

“Ini tidak perlu biaya, nanti dari KY bisa turun sendiri, kalau di Kalbar, kami bisa mewakilkan KY untuk melihat di lapangan,” tegas Budi.

Kalau pun hakim yang bersangkutan ditemukan kesalahan, kemudian diproses oleh KY dan diputuskan bersalah, kata Budi, itu tidak mengugurkan putusan yang sudah inkrah dari hakim yang bersangkutan.

“Putuskan bersalah oleh KY kepada hakim yang memimpin sidang, tidak membatalkan vonis hukum dari hakim yang bersangkutan kepada terdakwa. Hakim dapat sangsi dari KY, sementara terdakwanya tetap jalani hukum sesuai yang divonis oleh hakim bersangkutan,” tuturnya.

Disis lain, Budi mengajak masyarakat untuk meninjau tugas pokok dan fungsi KY, sehingga masyarakat dapat melaporkan hakim-hakim yang tidak adil. Hal ini untuk mewujudkan pradilan hukum yang seadil-adilnya.

“Sebagai masyarakat kita tidak boleh apatis terhadap hukum, sama-sama kita awasi hakim. Masyarakat juga bisa mengakses informasi tungas fungsi KY ke kantor koordinator penghubung di Pontianak,” tutupnya.

(yohanes/Dede)

Related Posts