Pembangunan Pesantren di Badau Dibatalkan

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – Rencana pembangunan pesantren di Kecamatan Badau terpaksa harus dibatalkan.

Batalnya pembangunan pesantren tersebut karena pemangkasan dana oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kapuas Hulu Darohman mengungkapkan, pembangunan Pondok Pesantren tersebut hanya dialokasikan untuk lima provinsi, termasuk Kalbar. Di Kalbar, hanya Kapuas Hulu yang menerima, tempatnya di perbatasan dengan negara RI dan Malaysia yaitu Badau.

“Pembangunan pesantren memang anggaran tahun 2016 untuk perbatasan, dari pusat Direktur Pondok Pesantren mengalokasikan lima titik, salah satunya di Kapuas Hulu. Namun anggaran tersebut ada di Kanwil. Karena Kapuas Hulu yang dapat, jadi pagu dana direvisi sehingga masuk ke DPA Kemenag Kapuas Hulu,” terang Darohman kepada wartawan di kantornya, Selasa (28/6).

Setelah pemindahan pagu anggaran ke DPA Kemenag Kapuas Hulu, lalu ada efisiensi anggaran disemua Kementerian. Hal itu pun memangkas alokasi anggaran di sejumlah instansi, termasuk Kanwil Kemenag Provinsi.

Dari kebijakan Kanwil Kemenag, dipangkaslah pagu anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan Pondok Pesantren di Kecamatan Badau.

“Padahal di Badau sudah siap tanah seluas 2 hektare, masyarakatnya sudah bekerja, SK, dokumen administrasi lainnya. Kita memang sudah konsen betul, karena ini kebijakan Kanwil kalau bisa jangan sampai di pangkas. Karena kita ingin kehadiran Kemenag bisa dirasakan oleh masyarakat daerah. Untuk tindaklanjut apakah ditunda tahun depan atau bagaimana, saya akan koordinasi lagi Ke Kanwil dan pusat,” tegas Darohman.

Kata dia, tim veriifikasi Jakarta pun sudah turun langsung ke Badau meninjau lokasi pembangunan tersebut. Maka Darohman menyayangkan pemangkasan anggaran tersebut, karena sudah saatnya daerah perbatasan negara memiliki lembaga yang bisa mewadahi pembinaan moral dan spritual umat disana.

“Yang saya sayangkan perbatasan harusnya menjadi perioritas pemerintah. Hanya karena ada penghematan itu, lalu dipangkas. Sementara pemerintah sering mengatakan daerah perbatasan perioritas. Apalagi kita masuk daerah 3T, jadi penting,” pungkasnya.

Dari nilai Rp1,5 miliar pagu anggaran yang sudah disiapkan, ujar dia, semuanya dipangkas.

“Maka nol, kalau setengah miliar masih bisa kita gunakan. Padahal awal tahun dana tersebut sudah masuk ke Kanwil. Karena harus di Kemenag kabupaten, namun baru sminggu di Dipa kita sudah ditarik lagi,” tuturnya.

Lantaran batal dibangun pesantren, Darohman pun meminta agar masyarakat Badau bersabar. Kantor Kemenag Kapuas Hulu akan terus berupaya agar pembangunan bisa direalisasi.

“Masyarakat memang menanyakan pembangunan pesantren itu, namun ini kebijakan di Kanwil yang mengifisensinya, kita tidak bisa berbuat banyak. Maka kami sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan lembaga khususnya,” tutup Darohman.

(yohanes/Dede)

 

Related Posts