SKPD Harus Mampu “Lobi” Program ke Pemerintah Pusat

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 23 kecamatan, 278 desa serta 4 kelurahan yang harus terus dibangun. Banyaknya kecamatan, desa dan kelurahan tersebut membutuhkan sokongan dana yang sangat besar, agar dapat mempercepatan pembangunan.

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH mengatakan, pembangunan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sangat bergantung pada kinerja Satuan Kerja Perangakat Daerah (SKPD) yang sudah ada. Dari itu, SKPD Kapuas Hulu harus mampu merancang program-progam yang sesuai dengan visi misi kepala daerahnya.

“SKPD ini yang menetukan program, mereka yang bawa pembangunan ini kemana arahnya. Dari itu saya minta utamakan urusan wajib,” ungkapnya, Rabu (29/6).

Nasir menilai, pembangunan di Kapuas Hulu membutuhkan dana lebih, tidak sekedar mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten saja.

Menurutnya, harus ada tambahan-tambahan dari dana Pemerintah Pusat, agar program yang membutuhkan dana besar bisa terlaksana.

“Untuk itu saya minta SKPD Kapuas Hulu buat program-program yang bagus, dan usulkan ke Pemerintah Pusat. SKPD harus mampu lobi program ke sana,” tegasnya.

Nasir menghendaki, dalam masa periode kedua kepemimpinannya bersama Wakil Bupati, Antonius L Ain Pamero SH, pembangunan Kapuas Hulu harus lebih meningkat.

“Kalau dulu kepala daerahnya yang lobi langsung ke Pemerintah Pusat, kali ini saya harap SKPD bisa upayakannya sendiri,” ungkap Bupati.

Dia pun menegaskan, pola pembangunan Kapuas Hulu kedepan harus terfokus, sehingga hasilnya pun kelihatan. Tidak perlu banyak-banyak program dengan anggaran yang sedikit, ada hasilnya tapi tidak terlalu signifikan dengan kebutuhan pembangunan.

“Para kepala daerah pun sudah mendapatkan arahan Presiden RI, Joko Widodo. Beliau minta pembangunan daerah itu terfokus, walau hanya beberapa program pembangunan tapi hasilnya nampak sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujar Nasir.

Untuk itu, lanjut Bupati, salah satu yang direncanakan Pemkab Kapuas Hulu adalah merealisasikan pembangkit listrik di desa Nanga Raun, Kecamatan Kalis. Hal ini perlu direalisasikan karena, Kapuas Hulu membutuhkan asupan daya listrik yang cukup besar.

“Kalau Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kalis dapat terealisasi, masalah listrik di Kapuas Hulu sudah teratasi, tinggal kita pikir pembangunan sektor lainnya,” tutup Politisi PPP ini. (Yohanes/Yuniar)

Related Posts