Kejati Kalbar Nyatakan Belum Ada Satupun Kasus Karhutla yang Disidangkan

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Berdasarkan keterangan Kasi Pidum Kejati Kalbar melalui Kabag Humas nya, Supriadi, hingga kini penanganan kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) masih di tangan pihak kepolisian.

Hal ini dikarenakan berkas yang tadinya sudah dilimpahkan ke Kejati Kalbar belum lengkap maka dikembalikan ke pihak kepolisiaan.

Seperti diketahui pada akhir November 2015, Polda Kalbar menetapkan 26 tersangka dalam kasus Karhutla yang kesemuanya perorangan. Sementara untuk kasus korporasi yang tersangkut kasus Karhutla ada empat, yakni di Kabupaten Ketapang dua kasus, yakni PT SKM, dan PT KAL, di Kabupaten Kubu Raya satu kasus, yakni PT PJP, dan satu kasus di Kabupaten Melawi, atas nama PT RKJ PMA.

“Yang jelas begini, berkas kasus Karhutla ini kita terima dari penyidik Polda Kalbar. Disini berkas tersebut diteliti oleh Jaksa peneliti dari Pidum Kejati Kalbar. Nah dari hasil penelitian tersebut masih ada kekurangan yang harus dilengkapi. Makanya sampai saat ini berkas perkara Karhutla 2015 tersebut masih berada di Polda Kalbar. Dan belum ada yang P21 dan belum ada yang di sidangkan,” ungkap Supriadi saat ditemui di ruang kerjanya di Pontianak, Kamis (14/7).

Dia menegaskan, kasus ini bukan tergantung lama atau sebentarnya prosesnya. Namun dari pihak Kejati khususnya Pidum melalui Jaksa Penuntut umum harus membaca berkas perkara tersebut yang dilimpahkan dari pihak kepolisian.

“Jika belum lengkap secara formil dan matriel maka oleh Jaksa Penutut di beri petunjuk kepada penyelidik untuk melengkapi berkas perkara. Supaya naik ke persidangan perkara ini alat buktinya cukup, karena tugas kami di Kejaksaan membuktikan perkara Karhutla ini,” ujarnya.

Sebelumnya pada hari Rabu (8/6) Kejati Kalbar menyatakan pihaknya telah melakukan penelitian ulang berkas perkara kasus Karhutla yang menyangkut korporasi. Hal ini dijelaskan Wakajati Kalbar S Purnomo di Pontianak, saat melakukan konfrensi pers di kantornya beberapa waktu lalu.

“Kami punya waktu satu minggu untuk menyatakan sikap, dalam penanganan kasus Karhutla. Dan saat ini kami belum bisa menentukan sikap, karena berkas perkaranya sedang diteliti oleh pihak jaksa,” ujar Wakajati Kalbar saat itu.

Dia menambahkan, sebelumnya sudah melakukan gelar perkara, dan sudah sepakati apa yang perlu dilengkapi oleh tim penyidik Polda Kalbar.

“Kita minta diintensifkan koordinasi antara penyidik dan jaksa, agar sinkron antara berkas di lapangan dan penyidik,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama saat konferensi pers tersebut Kajati Kalbar, Warih Sadono menegaskan, tidak ada kendala non-teknis dalam penanganan dan proses hukum kasus kebakaran hutan dan lahan yang menyangkut korporasi.

“Tidak ada hambatan non-teknis, tinggal menyamakan persepsi dan persiapan bukti untuk melanjutkan proses hukum kasus Karhutla hingga ke meja hukum,” ujarnya.

Dalam menangani kasus ini, Warih Sadono mengakui sangat berhati-hati dalam menangani kasus Karhutla yang menyebabkan korporasi tersebut, agar perkaranya ketika dimajukan ke pengadilan dapat berjalan lancar.

Menurut dia, proses hukum pelaku korporasi dan pelaku perorangan kasus Karhutla ini berbeda penanganannya, untuk perorangan bisa lebih cepat, sementara kalau korporasi harus melihat anggaran dasar rumah tangga perusahaan, ada badan hukumnya dan lainnya.

“Kita berharap dalam penangan kasus Karhutla yang di lakukan pihak Korporasi dapat dengan persiapan yang matang, dan dengan persiapan baik formil maupun materil. Agar penegakan hukum dan proses sidang kasus Karhutla ini dapat sukses kami laksanakan,” pungkasnya.

(Slamet Ardiansyah/Dede)

Related Posts