Erdogan: Percobaan Kudeta Rekayasa Pendukung Gulen

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

Turki, thetanjungpuratimes.com – Perdana Menteri Binali Yildirim mengatakan di TV nasional, Sabtu (16/07), bahwa situasi negara secara umum berada dalam

Intelejen Turki, MIT, juga menyatakan bahwa situasi di negara itu sudah kembali normal menyusul adanya percobaan kudeta dari faksi di militer.

Menanggapi situasi ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa percobaan kudeta adalah rekayasa pendukung Fethullah Gulen, yang sudah lama dituding Erdogan memobilisasi dukungan di kehakiman dan militer untuk menggulingkannya.

Gerakan Fethullah Gulen sendiri adalah pengikut ajaran sufi Islam terkemuka Turki, Bediuzzaman Said Nursi, dan pemimpin gerakan ini mengasingkan diri dengan tinggal di Pennsylvania sebuah negara bagian dari AS.

Kelompok Gulen meraih pengaruh luar biasa di Turki dan luar negeri karena kegiatan pendidikan dan budayanya, dengan menjalankan sekolah-sekolah di seluruh dunia. Gerakan ini suka menyebut dirinya sebagai ” Kelompok Gulen” atau “Gerakan Hizmet”.

Partai berkuasa AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan Turki), yang dipimpin Recep Tayyip Erdogan, semenjak pendiriannya dan meraih kekuasaan pada tahun 2002, telah mampu menggabungkan kekuatan kelompok liberalis dan gerakan Fethullah Gulen yang cukup berpengaruh. Selama sepuluh tahun terakhir, koalisi ini telah berjuang keras melawan faksi sekuler ekstrim seperti jaringan Ergenekon, sebuah organisasi klandestin yang diduga memiliki hubungan dengan militer dan pasukan keamanan Turki. Koalisi ini telah bekerja keras pula membangun demokrasi dan nilai-nilai demokrasi, namun sejak pengaruh militer merosot tajam akibat perwira seniornya diadili, ketiadaan musuh bersama menyebabkan koalisi kehilangan kekuatannya untuk menyatukan visi anggotanya.

Munculnya konflik

Pada tahun 2012, jaksa Turki mengungkapkan bahwa seorang perwira intelijen telah terlibat dalam pertemuan-pertemuan rahasia dengan PKK (Partai Komunis Kurdi), sebuah gerakan pembebasan Kurdi. Mencuatnya hal ini mulai menyebabkan konflik antara AKP dan gerakan Gulen, dimana Erdogan melihat langkah kejaksaan -yang notabene dianggap sebagai agen Gulen- sebagai tindakan yang secara langsung menargetkan dirinya. Akibatnya, parlemen mengesahkan undang-undang yang mempersyaratkan persetujuan perdana menteri atas segala tindakan pejabat intelijen.

Hubungan antara partai Erdogan dan kelompok Gulen semakin berubah, ketika wartawan yang berafiliasi ke Gulen mengangkat tulisan-tulisan tentang perdana menteri sebagai ” otoriter” dan “diktator”. Kelompok Gulen juga telah menuduh pemerintah membungkam media.

(Rimanews/Dd)

Related Posts