Pembuatan Sertifikat Prona di BPN Sekadau Baru 40 Persen

Sekadau, thetanjungpuratimes.com –  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sekadau mengaku sampai dengan akhir bulan Juli 2016, proses pembuatan sertifikat program agraria nasional (Prona) di Kabupaten Sekadau baru mencapai 40 persen.

Sedangkan untuk sertifikat persil bagi usaha kecil menengah (UKM) baru memasuki tahapan sosialisasi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian Koprasi dan Usaha Kecil Menegah (Deperindagkop UKM).

Sukaryadi, Kepala Bidang Hak Tanah Pendaftaran Tanah (HTPT) menyatakan tahun ini, Kabupaten Sekadau mendapatkan  sebanyak 986 bidang tanah yang akan diikutkan dalam Prona serta pembuatan sertifikat tanah bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi sebanyak 114 bidang.

“Total semuanya 1.100 bidang di lima kecamatan dan sembilan Desa,” ujar Sukaryadi.

Adapun Desa dan kecamatan yang mendapatkan program prona antara lain, Desa Tp.Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir sebanyak 157 bidang, Desa Ensalang Kecamatan Sekadau Hilir sebanyak 117 bidang, Desa Titing Boyok Kecamatan Sekadau Hulu  sebanyak 150 bidang, Desa Rirang Jati Kecamatan Nanga Taman sebanyak  64 bidang, Desa Sungai Lawak Kecamatan Nanga Mahap sebanyak  100 bidang, Desa Batu Pahat sebanyak 130 bidang, Desa Nanga Mentukak Kecamatan Nanga Mahap sebanyak 72 bidang, Desa Padak sebanyak 73 bidang dan Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang sebanyak 123 bidang.

Diakui Yadi, sampai saat ini pengumpulan data yuridis sudah terlaksana 100’persen pengukuran 673 bidang tanah, sertifikat Prona yang sudah tercetak sebanyak 336 bidang dan sebanyak 307 bidang memasuki tahap penerbitan Surat Keputusan.

“Target pada bulan Juli sebanyak 40 persen dan bulan September 60 persen serta 100 persen pada bulan Desember,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui sampai saat ini di dua Desa yakni Desa Padak dan Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang belum dilaksanakan pengukuran lahan calon Prona dikarenakan jarak yang jauh dan BPN memfokuskan pada tujuh Desa lainya.

Sedangkan kendala yang dihadapi BPN diterangkan Yadi adalah terkait pemberkasan dimana pada saat melengkapi surat dan pengukuran di lapangan peserta prona tidak pro aktif dan terlalu menyerahkan sepenuhnya ke pihak Desa selaku mitra BPN sehingga selalu didapati kekurangan kelengkapan berkas yang berdampak pada terhambatnya pelaksaan pengukuran dan pencetakan sertifikat oleh BPN.

“Dalam sosialisasi kepada masyarakat Desa peserta prona BPN mengimbau agar pemilik tanah yang akan diukur dan tanah dibatas lahan peserta prona menandatangani surat keterangan tapal batas tanah serta diminta agar tanah yang masih dalam sengketa tidak dimasukan perangkat desa dalam program prona agar tidak memunculkan permasalahan di kemudian hari dan sebelum diterbitkannya sertifikat tanah oleh BPN,” paparnya.

(Yahya/Dd)

Related Posts