Pengamat Hukum : Raperda Masyarakat Adat Banyak Kejanggalan

Pontianak, thetanjungpuratmes.com – Pengamat Hukum Universitas Tanjungpura (Untan), Firdaus, menilai, masih banyak poin di dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Masyarakat Adat Kalimantan Barat yang harus diperbaiki.

Menurut pria yang menjadi dosen Magister Ilmu Hukum Untan ini, masih ada sejumlah kejanggalan yang terdapat pada sejumlah pasal di dalam draf Raperda tersebut.

Firdaus menjabarkan, seperti mengenai definisi dari masyarakat adat itu sendiri. Dijelaskan olehnya, bahwa dari literatur ilmu hukum arti dari masyarakat adat tersebut adalah masyarakat asli atau suku asli.

“Di Indonesia semuanya suku asli, semuanya masyarakat asli, jadi pertanyaannya siapa masyarakat adat itu ? Kalau gitu siapa dia ?,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (27/7).

Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa jika pengertian masyarakat adat adalah masyarakat asli yang sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merdeka, maka dengan pengertian tersebut tidak bisa dijadikan Perda, karena suku-suku yang lain juga sudah ada di tanah Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka.

“Kalau masyarakat adat, semua orang masyarakat adat, seluruh orang jawa juga masyarakat adat, jangan salah loh, orang Jawa, orang Batak, orang Melayu, sebelum Indonesia merdeka juga sudah ada, kerajaan sudah ada. Ini yang saya lihat perlu diluruskan dalam Perda itu,” ungkapnya.

Selanjutnya, kata dia lagi, Ia menemukan kata “berdaulat” pada draf Raperda tesebut. Padahal masyarakat hukum adat itu adalah bagian dari warga negara Indonesia, jadi tidak boleh ada satu kelompok masyarakat yang berdaulat yang seakan sama dengan negara Republik Indonesia.

“Berarti nanti negara dalam negara kalau begitu. Ini lah yang seharusnya para perancang pikirkan juga, coba lebih berpikir secara jernih, jangan emosional,” ujarnya.

Dirinya khawatir, jika hukum adat tersebut disyahkan, maka akan timbul feodalisme berlindung di balik masyarakat adat. Hal tersebut harus dicegah agar tidak terjadi.

Jika nanti Raperda tersebut disyahkan, sebut Firdaus, maka yang menjadi masalah adalah menentukan siapa masyarakat adatnya ? Sekarang masalahnya siapa masyarakat adat itu ? Kemudian bagaimana menunjukkan suku atau kelompok masyarakat itu masyarakat adat atau bukan ?

“Apakah orang yang sudah mengenal kehidupan modern, masih dikategorikan sebagai masyarakat adat ? Perlu perlindungan ? Itu masalahnya sekarang. Tidak bisa hanya satu suku, itu tidak bisa, itu yang perlu kita lihat, perlu kita berfikiran bijak, sebenarnya yang mau kita lindungi ini apanya, nah itu dulu, oleh karena itu yang paling penting adalah definisi operasional itu yang menentukan,” jelasnya.

(Agustiandi/Muhammad)

Related Posts