KPAID Kalbar Minta “FDS” Dikaji Lagi

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Wakil ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalimantan Barat, Nurhasanah meminta pemerintah dalam hal ini Kemendikbud mengkaji lagi wacana ‘Full Day School’.

“Kita berharap dari pemerintah untuk mengkaji secara menyeluruh, karena memang untuk kebijakan baru seperti ini yang harus dipertimbangkan adalah letak daerah,” kata dia ketika dihubungi, Rabu (10/8).

Menurutnya jika ingin menerapkan “FDS” pemerintah harus memperbaiki sarana dan pra sarana di sekolah terlebih dahulu guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik.

“Janganlah hanya demi pencitraan, atau mungkin untuk penyerapan anggaran, sehingga yang nantinya menjadi korban adalah anak-anak juga,” ungkapnya,

KPAID, tambahnya tidak mengharapkan anak-anak tersebut menjadi kelinci percobaan, karena kalau dilihat FDS tersebut sudah dilakukan di beberapa sekolah yang memang telah dipersiapkan.

“Yang juga perlu dikaji adalah tenaga pengajar, karena tenaga pengajar kita apakah siap, karena wacana itu bukan hanya diisi secara full belajar, namun diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler,” terangnya.

Dijelaskannya, suatu kebijakan pendidikan haruslah membuat anak merasa nyaman menjalaninya bukan malah membebani anak tersebut saat menjalaninya.

“Janganlah mentang-mentang menteri baru lantas langsung menerapkan kebijakan tersebut. Makanya dari KPAI pusat hingga daerah tidak ada bahasa melarang, atau membolehkan, namun harus dikaji secara komprehensif, karena menyangkut anak-anak. Apalagi kita telah sepakat dengan komferensi hak anak Internasional, malah kita sendiri yang melanggar hasil dari konferensi tersebut,” pungkasnya.

(Faisal/dd)

Related Posts