DPRD Sambas Sosialisasi Tiga Raperda

Pengamat Hukum Untan Menilai Isi Raperda Masyarakat Adat Banyak Kejanggalan

Sambas, thetanjungpuratimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sambas melakukan sosialisasi tiga buah Rancangan peraturan daerah (Raperda), yang akan dijadikan Peraturan daerah.

Tiga Raperda tersebut meliputi tentang  pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Sambas tahun anggaran 2015, Raperda tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), dalam Raperda ini disebutkan jika struktur perangkat daerah kabupaten Sambas akan dibentuk terdiri atas 18 dinas berbagai tipe dan 4 badan dengan tipe A.

Dalam sosialsasi juga disampaikan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan kabupaten Sambas tahun 2016-2036. Ketua DPRD kabupaten Sambas Arifidiar mengatakan sosialisasi dilakukan setelah melalui beberapa tahapan.

“Sesuai peraturan yang berlaku, Raperda yang kita sosialisasikan sudah melalui tahapan pembahasan, melauli panitia khusus yang sudah dibentuk,” ujar Arifidiar di Sambas, Kamis (25/8).

Sosialisasi yang dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD kabupaten Sambas, dihadiri oleh sejumlah unsur masyarakat. Yang dalam kesempatan tersebut diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan tanggapan dari tiga Raperda tersebut.

Dikatakan oleh Arifidiar, setelah sosialisasi dilakukan akan ada sejumlah tahapan untuk menetapkan tiga Raperda tersebut menjadi peraturan daerah kabupaten Sambas.
Sementara pada Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan kabupaten Sambas tahun 2016 – 2036, ditegaskan penyusunan Raperda itu berdasarkan ketentuan pasal 9 Ayat (3) Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Selain itu,lanjut dia Raperda kepariwisataan itu dibangun atas dasar manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan serta berkarakteristik daerah.

Tujuan penyusunan Raperda kepariwisataan yaitu mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata secara terarah dan terpadu sesuai dengan arah antara ruang dan pembangunan infrastruktur daerah dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan.

Tujuan lainnya membangun sistem kelembagaan pemerintah, industri pariwisata, maupun masyarakat yang mandiri dan mampu mengendalikan pembangunan kepariwisataan.

(Gindra/dd)

Related Posts