Bupati Melawi: Sulit Melarang Masyarakat Membakar Lahan

Petugas memadamkan api di lahan gambut

Melawi, thetanjungpuratimes.com – Bupati Melawi, Panji mengakui, bahwa jika melarang masyarakat untuk berladang, sama halnya dengan melarang masyarakat makan. Sebab cukup banyak petani yang yang menopang ekonomi keluarganya dengan berladang.

“Jadi merupakan hal yang sulit melarang masyarakat untuk membakar ladang. Apalagi pola berladang dengan cara membakar memang sudah menjadi sesuatu yang turun temurun dilakukan dari zaman dahulu. Kita memang berupaya menekan terjadinya karhutla (kebakaran hutan dan lahan) mengingat dampak negatif yang ditimbulkan bukan dirasakan oleh kita, tapi juga warga dunia. Tapi melarang masyarakat untuk membuka lahan dengan berladang menjadi hal yang dilematis,” katanya, Minggu (28/8).

Karena, lanjut Panji, berladang oleh masyarakat tradisional menjadi satu-satunya sumber penghidupan mereka dan tumpuan masyarakat untuk bertahan hidup. Sehingga bila hal tersebut dilarang, maka hal ini sama saja akan mempersulit masyarakat karena hampir sebagian besar beras dan berbagai hasil pertanian didapat dari ladang. Oleh karena itu ia juga berharap, institusi penegak hukum juga dapat bijak melihat perasoalan ini.

“Untuk merubah pola seperti berladang dengan bersawah juga tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Karena mengingat hampir sebagian besar masyarakat kita belum memiliki sawah dan juga belum memahami pola pertanian seperti ini,” katanya.

Panji pun hanya mengimbau jika harus membakar ladang, masyarakat dapat memastikan bahwa api dapat terus dijaga dan tidak menyebar ke lahan lainnnya.

“Libatkan masyarakat lain yang ada di kampung untuk bergotong royong saat membakar lahan. Kemudian buatlah peladang (Lahan kosong agar api tak menyebar). Api juga harus dijaga,” katanya.

Untuk kedepan, Panji mengungkapkan perlu solusi ada, solusi jangka pendek dan jangka panjang.  Misalnya secara perlahan melakukan pergeseran dari sistem berladang, menjadi sawah, atau beralih ke sektor perkebunan

Terkait cetak sawah, Panji  meminta semua desa untuk menetapkan lahan untuk cetak sawah, termasuk calon pemilik sawah tersebut sudah terdaftar. Sehingga diketahui berapa lahan siap cetak sawah di desa dan kecamatan.

“Nanti ini akan jadi database kabupaten sehingga kalau nanti datang program pusat untuk cetak sawah, kita tak perlu cari-cari lagi. Tinggal jalankan dan kalau ada program tinggal masuk,” katanya.

Terpisah, Kapolres Melawi, AKBP Oki Waskito menyatakan tetap akan menindak masyarakat yang diketahui sengaja membakar lahan, dengan alasan apapun.

“Tetap akan ada tindakan bila ada yang membakar lahan. Karena asap yang ditimbulkan akibat karhutla inikan akan memberikan dampak bagi orang lain,” katanya.

Patroli Karhutla bersama jajaran TNI, lanjut Oki juga terus dilakukan untuk menekan titik api. Bila diketahui ada kebakaran lahan, maka aparat akan langsung mengambil langkah dengan berupaya memadamkan api, mencari pemilik lahan dan menghitung luas yang terbakar.

“Kita tunduk pada aturan karena memang melarang membuka lahan dengan cara membakar. Tidak ada toleransi karena ya aturannya memang begitu. Sampai sekarang kita terus mengimbau masyarakat soal ini,” katanya.

Senada dengan Kapolres, LO Kodim 1205 Sintang, Mayor Sukardianto menyatakan jajarannya hingga kini masih berada di lapangan dalam patroli Karhutla di seluruh kecamatan.

“Selain menurunkan personel dari koramil, kita juga libatkan anggota TNI dari batalyon. Jadi di lapangan ada dua tim, yakni tim pemadam dan tim pencari. Kalau ada lahan terbakar, sama dengan polisi, pertama kita padamkan dan cari siapa yang pemilik atau pelaku pembakaran,” pungkasnya.

(edi/dd)

 

Related Posts