DJP Terus Genjot Program Amnesti Pajak

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong program Amnesti Pajak untuk menarik kembali dana milik warga Indonesia (Repatriasi) yang disimpan di luar negeri. dan harta yang ada di dalam negeri yang belum dilaporkan di dalam SPT Tahunan tahun 2015.

Kepala DJP Kalbar, Slamet Sutantyo menyebutkan penghitungan nilai harta yang ada di dalam negeri diserahkan sepenuhnya kepada pemilik harta (Wajib Pajak).

“Harta yang dimaksud dapat berupa mobil, motor, perhiasan, emas, atau barang yang tidak bergerak lainnya seperti tanah, rumah, dan kebun. Apabila semua harta ini diungkapkan atau di sampaikan di dalam Surat Pengungkapan Harta (SPH) untuk mendapatkan Amsesti Pajak, maka sajib pajak harus membayar uang tebusan yang tarifnya bervariasi sesuai dengan periode, atau apakah harta yang di ungkapkan SPH akan direpatriasi atau tidak,” ucapnya, saat sosialisasi Amnesti Pajak di PPC, Rabu (7/9).

Program Amnesti Pajak ini, katanya, dapat menaikkan likuiditas negara melalui pengembalian harta ke tanah air, dan penanaman modal baru yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Amnesti pajak mengajak seluruh masyarakat wajib pajak untuk mengembalikan harta yang selama ini tersimpan di luar negeri ke NKRI.

Dikatakannya, dengan slogan Ungkap, Tebus, Lega, Amnesti Pajak juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengungkap harta di luar negeri yang selama ini belum dilaporkan untuk kemudian menebusnya dengan tarif yang rendah, dan pada akhirnya masyarakat wajib pajak akan merasakan kelegaan, karena telah melaksanakan kewajibannya.

“Dana repatriasi yang bernilai ratusan triliun bisa dimanfaatkan untuk pembangunan negara, antara lain untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Selain repatriasi, wajib pajak juga diimbau mendeklarasikan/mengungkap harta di dalam negeri. Agar dapat memanfaatkan amnesti pajak, baik dalam bentuk deklarasi/repatriasi, wajib pajak di wajibkan membayar uang tebusan sesuai dengan tarif yang berlaku dalam beberapa priode,” ujar dia.

Yang perlu diketahui, katanya tebusan atas harta dalam program amnesti pajak ini cukup dalam rangka Automatic Exchange of Information (AEOI) yang paling lambat akan dimulai pada tahun 2018, dimana dalam kebijakan tersebut wajib pajak tidak lagi bisa menyembunyikan asetnya dari otoritas pajak dimana kebijakan AEOI nantinya akan diikuti dengan revisi UU Perbankan untuk keterbukaan data bagi perpajakan.

“Apabila setelah masa pengampunan ini berakhir, sedangkan WP tidak memanfaatkan pengampunan pajak, ketika DJP menemukan harta yang belum di laporkan, maka konsekwensinya harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan, dan dikenai pajak tambahan sangsi administrasi sesuai dengan UU Pajak,” jelasnya.

Jika WP sudah mengikuti Amnesti Pajak dan tidak melaporkan hartanya dengan baik dan benar sesuai DJP menemukan harta yang belum di laporkan, maka akan dikenakan sangsu dengan tambahan sebesar 200 persen, dan harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan harta.

Menurutnya, DJP telah berupaya untuk membuka seluas-luasnya pintu informasi bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait tax amnesti pajak untuk dapat menghubungi kantor pajak terdekat, atau menghubungi Tax Amnesti Service 1 500 745 atau membuka halaman resmi amnesti pajak www.pajak.go.Id.amnesti pajak.

(Faisal/dd)

Related Posts