Kepala BIN Baru Harus Intensifkan Koordinasi Intelijen

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) baru harus mampu mengintensifkan fungsi koordinasi intelijen sesuai dengan amanat UU nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

“Kepala BIN yang baru harus lebih mengintensifkan fungsi koordinasi intelijen karena itu penting merangkus seluruh informasi komponen intelijen,” katanya di Jakarta, Rabu (7/9).

Dia menjelaskan BIN sesuai UU Intelijen Negara menjadi koordinator seluruh komponen intelijen di Indonesia.

Menurut dia, UU itu memang baru sekitar lima tahun diberlakukan namun fungsi koordinator intelijen harus bisa dijalankan agar produk intelijen akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Diharapkan dengan fungsi koordinasi intelijen itu, produk intelijen bisa akurat dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Politikus PDIP itu mengatakan selama ini kerja intelijen masih terjadi ego sektoral antarinstitusi sehingga kepemimpinan Kepala BIN yang baru nantinya harus bisa meningkatkan koordinasi.

Hal itu, menurut dia, sangat penting sehingga kerja intelijen berjalan efektif dan efisien serta tidak terjadi lagi ego sektoral sehingga menghasilkan informasi intelijen yang akurat.

“Selama ini koordinasi intelijen sudah berjalan namun harus diakui masih ada ego sektoral karena itu Kepala BIN yang baru bisa meningkatkan kerja intelijen agar lebih efektif dan efisien,” katanya.

Dia memperkirakan hal-hal itu akan mengemuka dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN pada Rabu (7/9) karena fungsi dan peran BIN menjadi topik krusial yang akan didalami.

Namun TB Hasanuddin menyerahkan kepada masing-masing fraksi dan anggota Komisi I DPR untuk mengajukan pertanyaan dan melakukan pendalaman materi.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN akan dilaksanakan Rabu (7/9) dan berlangsung tertutup.

“Kami tadi sudah melakukan rapat internal komisi dan memutuskan uji kelayakan calon Kepala BIN dilaksanakan besok (Rabu, 7/9) pukul 10.00 WIB dan disepakati berlangsung tertutup,” katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (6/9).

Dia menjelaskan pertimbangan uji kelayakan berlangsung tertutup karena banyak hal-hal strategis yang berkaitan dengan intelijen, sehingga tidak mungkin dibuka untuk publik.

Menurut dia, atas pertimbangan itu maka rapat internal Komisi I DPR memutuskan bahwa uji kelayakan akan berlangsung tertutup.

(Ant/dd)

Related Posts