Pentingnya Regulasi Perlindungan Buruh Migran Indonesia

Mempawah, thetanjungpuratimes.com – Ketua DPRD Mempawah, Rahmad Satria akan menginisiasi . untuk diadakannya seminar nasional tentang Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI.

Ketika ditemui, Selasa (6/9) dirinya beralasan jika smeinar itu cukup penting dikarenakan banyaknya kasus buruh migran Indonesia yang mengalami masalah diluar negeri saat bekerja menjadi TKI.

“Melihat kasus-kasus buruh migran yang ada, kita di DPRD Kabupaten Mempawah ingin melakukan loncatan sejarah yang dimana akan melakukan revisi terhadap regulasi pemerintah daerah saat ini terkait dengan tenaga kerja Indonesia,” ujar dia.

Ditegaskannya, sudah seharusnya ada regulasi yang jelas terkait perlindungan pemerintah kepada buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

“Terlebih pada UU 39 tahun 2004, tentang penempatan dan perlindungan TKI di Bab 2 pasal 5, pemerintah pusat dapat melimpahkan kepada pemerintah daerah dalam hal tenaga kerja Indonesia dalam hal regulasinya, nah poin ini yang akan menjadi acuan kita untuk melakukan revisi terhadap peraturan daerah yang ada dengan harapan lebih dapat melindungi buruh migran kita saat ini,” paparnya.

Legislator Golkar itu menyebut, terlebih juga adanya buruh migran yang menjadi tenaga kerja di luar negeri menghasilkan devisa untuk Indonesia, maka sudah sepantasnya mereka diberikan perlindungan dengan direvisinya Perda yang lebih membela kalangan marjinal seperti Buruh Migran Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia, Risma Abdullah menjelaskan, dengan adanya revisi mengenai Perda nantinya, diharapkan agar Buruh Migran Indonesia tidak perlu khawatir, dapat bekerja dengan leluasa karena sudah merasa terlindungi oleh Indonesia.

“Ketika nyaman bekerja, maka devisa dengan sendirinya masuk ke daerah,” ujar Risma yang menyempatkan diri hadir di Rumah Dinas Ketua DPRD Mempawah.

Dikatakannya, polemik yang terjadi saat ini ialah 21 negara tidak boleh dikirim Buruh migran asal indonesia termasuklah timur tengah, namun yang saat ini terjadi bukan berhenti malahan setiap bulannya 5000 penempatan di Timur tengah masih berjalan dan data itu didapatkan dari PPTKIS itu sendiri.

“Mengapa masih banyaknya TKI yang keluar, pertama kendala pendidikan yang hanya menerima sesuai syarat seperti adanya ijazah minimal SMA jika ingin bekerja di negara sendiri, ketika mereka tidak memiliki syarat tersebut dan tidak mempunyai lahan untuk digarap, apa mereka harus mengemis atau meminta-minta di negara sendiri, yaa mereka akan keluar untuk mencari uang di negara lain,” ungkapnya.

(Hamzah/dd)

Related Posts