IAW: Pejabat Publik Tersangkut Korupsi Segera Nonaktifkan

Sambas, thetanjungpuratimes.com – Ketua presidium Indonesia Asset Watch (IAW) Ariandi menegaskan, pejabat publik yang tersangkut perkara korupsi dan telah dilakukan penahanan oleh penegak hukum harus segera dinonaktifkan dari jabatannya oleh pihak yang berwenang.

“Harus segera di nonaktifkan, sampai terbukti dan berkekuatan hukum tetap baru di copot dari PNS dengan tidak hormat. Selanjutnya sebagai sanksi sosial, diminta kepada aparat penegak hukum untuk memakaikan baju khusus terduga korupsi. Dan harus di publikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik,” tegas Ariandi, Kamis (8/9).

Penegasan Ariandi tersebut, menyikapi telah dilakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi pembangunan gedung Balai latihan kerja (BLK) kabupaten Sambas.
Diketahui pembangunan BLK sudah dilakukan sejak tahun 2007 lalu, akan tetapi bangunan tersebut hingga sekarang masih belum bisa difungsikan sesuai rencana awal pembangunan gedung tersebut.

Salah satu tersangka berinisial K yang merupakan Sekretaris pada salah satu dinas di pemerintahan kabupaten Sambas, telah ditahan Kejari Sambas sejak 30 Agustus lalu dan ditahan di rumah tahanan Pontianak.

Ariandi berharap bupati Sambas yang notabene berlabel ustad. Untuk hitam putih dalam menegakkan kebenaran yang hakiki sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Dan hal tersebut, patutnya gayung bersambut dengan fungsi penegakan hukum yang pada masa lalu telah kehilangan jati diri. Hal ini juga harus disikapi secara maksimal oleh aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian, sebagai implementasi nyata dari slogan Sambas serambi Mekah,” jelas Ariandi.

IAW lanjutnya siap mengawal kasus hukum tersebut dengan selalu akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait.

“IAW mengapresiasi atas keberanian kepala kejaksaan tinggi Kalimantan Barat dan kejaksaan negeri Sambas yang berani mengambil langkah pasti, dalam komitmen menyelesaikan kasus hukum yang masih menggantung di meja kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri di Kalbar,” tegas Ariandi.

(Gindra/dd)

Related Posts